PM Irak Berkoalisi dengan Partai Pemenang Pemilu

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Irak yang bermukim di Yordania, menggunakan hak pilihnya. AP Photo

    Warga Irak yang bermukim di Yordania, menggunakan hak pilihnya. AP Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi secara resmi berkoalisi dengan Moqtada al-Sadr sebagai pemimpin partai pemenang pemilu Irak Mei lalu. Kedua belah pihak mengumumkannya setelah bertemu selama tiga jam di Najaf pada Sabtu, 23 Juni 2018. Langkah ini membawa Iraq semakin dekat pada pemerintahan baru setelah diselenggarakannya pemilu legislatif.

    Sadr yang juga merupakan ulama Syiah mengatakan koalisi ini mengesampingkan permasalahan aliran maupun suku di Irak.

    “Kami umumkan sebuah koalisi lintas aliran, lintas etnis untuk mempercepat pembentukan pemerintahan dan membuat kesepakatan yang menjamin kepentingan rakyat,” kata Sadr.

    Baca: Irak Hitung Ulang Suara Pemilu Secara Manual

    Muqtada Al-Sadr, kiri, berjabat tangan dengan pemimpin Syiah Ammar Al-Hakim di Bagdad. (AP Photo)

    Baca: Kalahkan ISIS, Abadi Berpotensi Terpilh Lagi Jadi PM Irak

    Al-Abadi dan Sadr juga menekankan bahwa pembentukan koalisi ini tidak bertentangan dengan koalisi-koalisi lain yang sebelumnya telah dibentuk serta memiliki tujuan yang sama. Koalisi al-Sadr menyuarakan penentangan terhadap segala bentuk campur tangan Amerika Serikat mapun Iran di Irak.

    Sebelumnya, Sadr telah berkoalisi dengan Hadi al-Amiri, pemegang suara terbanyak di urutan kedua pemilu legislatif Irak 2018. Setelah proses pemilu yang cukup kacau akibat tuduhan kecurangan, Perdana Menteri Irak al-Abadi mengharapkan pertemuan para pemimpin politik dilakukan sesegera mungkin untuk mengakhiri krisis dan mempercepat proses pembentukan pemerintahan.

    Tiga partai pemenang teratas dalam pemilu ini semuanya adalah pimpinan syiah yang memegang lebih dari 140 kursi, Sadr di urutan pertama dan al-Abadi diurutan ketiga. Namun setidaknya masih dibutuhkan 165 kursi untuk membentuk pemerintahan Irak yang baru. Biasanya yang berkuasa di parlemen mencakup juga politisi Sunni dan Kurdi.

    ALJAZEERA | REUTERS | INSAN QURANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.