Pengawas Pemilu Sebut Kamboja Negara Diktator

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koul Panha.[Phnom Penh Post]

    Koul Panha.[Phnom Penh Post]

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Pengawas Pemilu, Koul Panha, menulis di halaman Facebook-nya bahwa ia menganggap Kamboja sebagai negara lemah. Panha membandingkan Kamboja dengan kediktatoran di Afrika dan mengklaim bahwa mereka mempraktekkan pelanggaran hak asasi manusia dan nepotisme.

    Namun pernyataan Facebook Panha dengan cepat dibantah oleh juru bicara pemerintah, Phay Siphan, yang mengatakan bahwa mereka hanyalah taktik Panha untuk mencari suaka politik.

    Baca: Sebut Hun Sen Diktator, Warga Kamboja Protes di Jepang

    “Dia di Thailand sekarang, di mana dia bekerja untuk orang lain. Mereka memintanya untuk mengatakan sesuatu untuk membersihkan namanya. Karena itu, ia ingin menjadi korban politik agar memiliki hak untuk hidup di negara ketiga, ” kata Siphan.

    Juru Bicara, Pemerintah Kamboja, Phay Siphan.[Global Times]

    Panha adalah direktur eksekutif Komite untuk Pemilu Bebas dan Adil di Kamboja (COMFREL) dan saat ini tinggal di pengasingan. Dia mengunggah ucapannya pada Rabu 20 Juni, disertai sebuah video yang menjelaskan pendapatnya.

    “Orang kuat membuat negara lemah. Negara-negara kuat dibuat kuat oleh lembaga dan pejabat yang independen dan efektif. Ketika negara lemah, selalu ada konflik politik yang memerlukan mediasi dari organisasi internasional. Kamboja adalah salah satu negara yang lemah,” kata Panha, seperti dilaporkan The Phnom Penh Post, 23 Juni 2018.

    Baca: Jelang Pemilu Kamboja, Hun Sen Janjikan Uang Jika Rakyat Coblos

    Dia mengklaim Kerajaan dapat dianggap sebagai kediktatoran dalam nada yang sama seperti Somalia, Haiti, Rwanda dan beberapa negara di Eropa Timur.

    “Negara yang lemah sering melanggar hak-hak rakyatnya. Ini adalah masalah menghormati hak asasi manusia internasional. Ada kekhawatiran serius tentang negara lemah yang sering melanggar hak asasi manusia dan mengancam perdamaian. Membuat masyarakat internasional khawatir, ” lanjutnya.

    Tetapi Siphan membalas dengan mengatakan bahwa budaya oposisi adalah untuk selalu menciptakan lingkungan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

    "Budaya LSM yang menerima dana asing selalu melayani kepentingan orang asing," kata juru bicara pemerintah Kamboja tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.