Najib Razak Mengaku Tidak Tahu Menahu Soal Penggelapan Dana 1MDB

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bekas PM Malaysia Najib Razak melakukan wawancara pertama dengan Reuters di sebuah resor di Langkawi soal kasus dugaan korupsi 1MDB, Rabu, 20 Juni 2018. Reuters

    Bekas PM Malaysia Najib Razak melakukan wawancara pertama dengan Reuters di sebuah resor di Langkawi soal kasus dugaan korupsi 1MDB, Rabu, 20 Juni 2018. Reuters

    TEMPO.CO, Langkawi – Bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengatakan dia tidak bisa disalahkan atas skandal dugaan korupsi 1 Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

    Najib mengaku tidak tahu menahu soal uang negara yang masuk ke rekening pribadinya. Dia juga mengatakan tidak tahu soal penggunaan uang negara untuk pembelian berbagai barang mewah.

    Baca: 

    Rumah Najib Razak Kembali Diserbu Polisi Malaysia

    PM Mahathir: Najib Razak Bakal Didakwa Penggelapan dan Penyuapan

    “Saya tidak terlibat soal kapal pesiar mewah, lukisan-lukisan… Saya tidak pernah melihat lukisan-lukisan itu,” kata Najib Razak soal penggunaan uang 1MDB kepada Reuters, Rabu, 20 Juni 2018.

    Najib merujuk pada kapal pesiar Equanimity dan beberapa lukisan karya Picasso, yang diduga kuat dibeli menggunakan uang korupsi dari perusahaan 1MDB.

    Penegak hukum di Amerika Serikat menduga ada pencucian uang sekitar US$4,5 miliar atau sekitar Rp63,5 triliun lewat berbagai transaksi kompleks menggunakan sejumlah perusahaan cangkang.

    Baca: 

    KPK Malaysia Panggil Najib Razak Soal Skandal 1MDB Hari Ini

    Najib Razak Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang di Skandal 1MDB

    Kementerian Kehakiman AS juga telah mengajukan sejumlah gugatan hukum mengenai aset sebesar US$1,7 miliar atau Rp24 triliun, yang diduga telah dicuri dari 1MDB. Sebanyak sekitar US$700 juta atau sekitar Rp9,9 triliun masuk ke rekening pribadi Najib.

    Ini merupakan wawancara pertama Najib dengan media soal kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana 1MDB, yang didirikannya sebagai perusahaan investasi milik negara pada 2009 saat awal menjabat Perdana Menteri.

    Najib menjawab pertanyaan ini di sebuah vila mewah pribadi menghadap laut di kompleks sebuah hotel bintang lima di sebuah resor di Pulau Langkawi. Dia melakukan wawancara ini sehari setelah Reuters mempublikasikan wawancara eksklusif dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

    Langkawi merupakan daerah pemilihan tempat Mahathir memenangkan kursi sebagai anggota parlemen Malaysia pada pemilu 9 Mei 2018 sebelum dia lalu terpilih sebagai Perdana Menteri menggantikan Najib.

    Dalam wawancara itu, Mahathir mengatakan penegak hukum Malaysia menyiapkan dakwaan berlapis terhadap Najib seperti penggelapan dan penyuapan.

    “Dia (Najib) bertanggung jawab penuh atas 1MDB. Tidak ada yang bisa dikerjakan tanpa tanda tangannya. Dan kami mempunyai semua tanda tangannya atas semua transaksi 1MDB. Maka, dia bertanggung jawab,” kata Mahathir kepada Reuters, Selasa, 19 Juni 2018.

    Dalam wawancara ini, Najib melanjutkan dia tidak tahu menahu soal pembelian barang-barang mewah ini. “Saya tidak tahu soal pembelian-pembelian ini. Ini dilakukan tanpa pengetahuan saya. Saya tidak akan pernah memberikan otorisasi penggunaan dana 1MDB untuk pembelian barang-barang itu,” kata Najib sambil mengatakan dia telah lama berada di pemerintahan sehingga tahu mana yang benar dan salah.

    Najib menyalahkan jajaran manajemen 1MDB, yang menurutnya, seharusnya memberitahunya jika ada yang salah dalam penggunaan dana perusahaan.

    Seperti dilansir Malaysia Kini, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau Malaysian Anti-corruption Commission sedang memproses kasus dugaan korupsi 1MDB. Polisi telah menggeledah rumah pribadi dan tiga unit apartemen terkait Najib Razak dari total 12 lokasi.

    Polisi menemukan 72 tas berisi uang tunai sekitar Rp400 miliar dan sejumlah perhiasan serta emas di rumah pribadi dan apartemen. Polisi juga menyita 284 tas mewah seperti tas bermerek Birkin, yang satu unitnya berharga sekitar Rp700 juta.

    Sedangkan KPK Malaysia telah memeriksa Najib Razak sebanyak dua kali dan istrinya Rosmah Mansor sekali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.