TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill memberlakukan keadaan darurat 9 bulan di provinsi Southern Highlands akibat kerusuhan yang meluas dipicu sengketa hasil pemilu.
Pemberlakukan keadaan darurat membuat pemerintah pusat Papua Nugini menangguhkan pemerintah provinsi selama keadaan darurat dan mengerahkan pasukan dan penegak hukum untuk membantu memadamkan kerusuhan.
Baca: Dituduh Korupsi, PM Papua Nugini Didesak Mundur
"Situasi sedang dipulihkan di provinsi ini dan hari ini kami ingin meminta maaf kepada seluruh warga Papua Nugini atas kejadian baru-baru ini," kata O'Niell seperti dikutip dari CNN, 18 Juni 2018.
Kerusuhan dimulai ketika para pengunjuk rasa turun ke jalan di Mendi, ibu kota Provinsi Southern Highlands pada Kamis pekan lalu. Mereka memprotes keputusan pengadilan yang memenangkan gubernur regional William Powi, di tengah tuduhan kecurangan suara.
Pada puncak unjuk rasa, para pemrotes membakar rumah Powi dan gedung pengadilan setempat di kota Mendi akhir pekan lalu. Mereka juga menghancurkan satu pesawat milik maskapai nasional, Air Nugini di bandara.
Baca: Papua Nugini Tutup Kamp Pengungsi Australia
Maskapai Air Nugini menyatakan semua kru pesawat Dash 8 yang dihancurkan dan dibakar perusuh, selamat dan sudah kembali ke Port Moresby, ibukota Papua Nugini.
Joseph Tondop, komandan polisi provinsi Southern Highlands, mengatakan para pemrotes semakin brutal setelah membakar sebuah pesawat dan gedung pengadilan setempat. "Beberapa perusuh membawa pisau dan batu kecil," kata Tendop.
Tondop mengatakan pasukan pertahanan negara telah mengirim 100 tentara ke wilayah tersebut dan 100 tenaga lainnya sedang dalam perjalanan. Belum ada korban yang dilaporkan.
Papua Nugini, negara yang terletak di Pasifik ini terkenal kaya sumber daya alam. Negeri ini akan menjadi tuan rumah forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November 2018 mendatang. Negara ini telah lama berjuang melawan kekerasan dan pelanggaran hukum.
CNN|INQUIRER
