TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Malaysia, Muhyiddin Yassin, membantah akan merombak kepolisian Malaysia secara besar-besaran menyusul dugaan keterlibatan pejabat tinggi polisi Malaysia dengan skandal korupsi yang melibatkan eks perdana menteri Najib Razak.
"Saya menyangkal perubahan besar-besar di posisi tinggi RMP bulan depan seperti yang diberitakan media massa. Namun, sejalan dengan kebijakan pemerintahan yang baik dari Pakatan Harapan, saya meneliti adanya kebutuhan untuk merubah RMP bahkan sebelum memperbarui sebelum Mahathir Mohamad menjabat," kata Muhyiddin Yassin, seperti diberitakan Channel News Asia, 13 Juni 2018.
Baca: Rumah Najib Razak Kembali Diserbu Polisi Malaysia
Muhyiddin menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap lembaga, kementerian dan departemen pemerintahan harus berfungsi dengan tanggung jawab, transparan dan berintegritas.
Polisi Malaysia berbaris dalam perayaan hari Nasional Malaysia di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, 31 Agustus 2015.[Malaymail/Yusof Mat Isa]
Baca: PM Mahathir: Malaysia Akan Buka Kembali Kedubes di Korea Utara
Sebelum bantahan Muhyiddin diumumkan, sebuah sumber menyatakan pemerintah akan merombak tubuh kepolisian Malaysia, termasuk inspektur Jenderal kepolisian Malaysia (IGP) menyusul keinginan pemerintah Pakatan Harapan untuk membersihkan lembaga ini.
"Ya, akan ada goncangan 8,5 skala richter (di kepolisian) pada Juli," ungkap salah satu sumber seperti dilansir dari Strait Times. "Orang nomor satu," tambah sumber tersebut ketika ditanya siapa yang akan diganti.
Baca: KPK Malaysia Umumkan 4 Buronan Jadi Tersangka Skandal 1MDB
Kepala kepolisian Malaysia, Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, ditunjuk oleh mantan perdana menteri Najib Razak sembilan bulan lalu, menggantikan Tan Sri Khalid Abu Bakar. Rumor penggantian Mohamad Fuzi pun menyeruak namun sumber bersangkutan tidak menjelaskan alasan penggantian Fuzi.
Diduga akan ada tiga gugus unit elit kepolisian Malaysia yang akan dihapus, yakni Satuan Tugas Khusus untuk Anti-Kekerasan, Perjudian dan Gangster (Stagg), Satuan Tugas Khusus untuk Kejahatan Terorganisir (Stafoc) dan Kelompok Intelijen Taktis Khusus (Sting).
Perubahan-perubahan ini diyakini sebagai langkah Mahathir Mohamad yang ingin mengkonsolidasikan posisinya dan berusaha untuk mereformasi semua lembaga pemerintah Malaysia dari kepengurusan sebelumnya.
