Meredam Radikalisme Agama, Austria Keluarkan Kebijakan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Austria mengatakan akan menutup 7 masjid dan berencana mengusir imam pro nasionalis Turki untuk mengendalikan radikalisme, politik agama, dan pembiayaan luar negeri kelompok agama.

Kanselir Austria, Sebastian Kurz, mengatakan pemerintah menutup masjid pro nasionalis garis keras Turki di Wina dan membubarkan kelompok yang disebut Komunitas Religius Arab yang mengurus enam masjid, seperti dilaporkan Associated Press, 8 Juni 2018.

Baca: Austria Tembak Mati Pria Penyerang Kedutaan Besar Iran di Wina

Tindakan pemerintah Austria didasarkan pada undang-undang 2015 yang berisi antara lain mencegah komunitas agama mendapatkan dana dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Austria, Herbert Kickl, mengatakan izin tinggal sekitar 40 imam yang dipekerjakan oleh ATIB, sebuah kelompok yang mengawasi masjid Turki di Austria, sedang ditinjau karena kekhawatiran tentang pembiayaan tersebut. Kickl mengatakan bahwa dua izin tinggal telah dicabut dan lima imam lainnya ditolak izin tinggal.

Baca: Wow, Pengadilan Austria Bebaskan Masyarakat Hina Politisi?

Sebastian Kurz. REUTERS

Kurz yang konservatif menjadi kanselir pada Desember dalam koalisi dengan Partai Kebebasan anti-migrasi. Dalam kampanye untuk pemilihan tahun lalu, kedua partai koalisi menyerukan kontrol imigrasi yang lebih ketat, deportasi pencari suaka yang permintaannya ditolak dan tindakan keras terhadap Islam radikal. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk melarang anak perempuan di sekolah dasar dan taman kanak-kanak untuk mengenakan jilbab, setelah sebelumnya membatasi penggunaan cadar.

Baca: Partai Kebebasan Austria Dikalahkan Organisasi Pemuda Islam

Sementara juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, pada Jumat 8 Juni, mengecam pemerintah Austria atas pengusiran imam yang didanai asing dan penutupan masjid dalam upaya untuk mengatasi politik radikal Islam.

"Keputusan Austria untuk menutup tujuh masjid dan mendeportasi imam dengan alasan yang tidak masuk akal adalah refleksi dari gelombang populis anti-Islam, rasis dan diskriminatif di negara ini," kata Ibrahim Kalin, seperti dikutip dari Sputniknews.

Dia menyalahkan Wina karena praktek-prakteknya yang melanggar hak asasi manusia, dan menegaskan bahwa upaya untuk menggiatkan Islamophobia dan rasisme harus ditolak.

Hubungan Turki dengan Austria akhir-akhir ini memburuk setelah kanselir Austria menolak masuknya Turki ke Uni Eropa dengan alasan Turki melakukan pelanggaran sistematis hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.