Demi Keamanan, Palang Merah Internasional Tarik Staf dari Yaman

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warag Aleppo mengambil air dari tempat umum. Trurst.ORG-ICRC/Pawel Krzysiek

    Warag Aleppo mengambil air dari tempat umum. Trurst.ORG-ICRC/Pawel Krzysiek

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menarik 71 staf internasionalnya dari Yaman untuk menghindari risiko ancaman keamanan mereka. Menurut juru bicara ICRC, Marie-Claire Feghali, saat in sekitar 450 staf kesehatan berada di Yaman termasuk puluhan staf ekspatriat.

    Baca: Bantuan Palang Merah Internasional Sulit Capai Yaman  

    Komite Palang Merah Internasional, ICRC, menempatkan 450 staf di Yaman .[Khaled Abdullah/Reuters]

    Dalam pernyataannya yang diterima Al Jazeera, ICRC mendesak semuah pihak memberikan jaminan keamanan bagi para stafnya melakukan tugas medis, menyediakan air dan makanan. "ICRC meminta kepada semua pihak yang sedang konflik agar menyediakan jaminan keamanan secara konkrit sehingga lembaganya bisa melanjutkan pekerjaannya di Yaman," kata juru bicara Feghali.

    Dia menambahkan, memindahkan staf ICRC ke Djibouti akan mendatangkan risiko tinggi sebab negara tersebut sedang dilanda perang.Suasana kamp pengungsian untuk korban perang di dekat Aden, Yaman, 27 Mei 2018. REUTERS/Fawaz Salman

    Salah seorang staf ICRC berkebangsaan Libanon tewas pada 21 April 2018 setelah ditembak oleh seorang pria bersenjata ketika berada di dalam mobilnya di barat daya Kota Taiz, Yaman, usai mengunjungi seorang tahanan.

    Baca: Yaman Bebaskan Pekerja Palang Merah Internasional

    Sejak Maret 2015, Arab Saudi dibantu sekutu dekatnya Uni Emirat Arab melalukan gempuran bersenjata untuk menghancurkan Houthi di Yaman. Arab Saudi ingin mengusir Houthi dukungan Iran dari Yaman. Perang melibatkan Arab Saudi didukung Uni Emirat Arab melawan Houthi Yaman menewaskan lebih dari 10 ribu orang dan melukai sedikitnya 40 ribu orang. "Hampir seluruhnya akibat serangan udara."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.