Eksklusif - Ahli S. Rajaratnam School: Ini Skenario Trump dan Kim

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemandangan lobi Hotel Fullerton di Singapura, 4 Juni 2018. Dilaporkan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta menginap di hotel bintang lima The Fullerton saat pertemuan dengan Presiden Donald Trump. REUTERS/Edgar Su

    Pemandangan lobi Hotel Fullerton di Singapura, 4 Juni 2018. Dilaporkan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta menginap di hotel bintang lima The Fullerton saat pertemuan dengan Presiden Donald Trump. REUTERS/Edgar Su

    TEMPO.CO, Singapura – Peneliti hubungan internasional dari S. Rajaratnam School, Graham Gerard Ong-Webb, mengatakan ada kemungkinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, bakal menandatangani kesepakatan dokumen perdamaian untuk pengakhiran Perang Korea.

    Ong-Webb mengatakan skenario terbaik adalah Trump dan Kim menandatangani dokumen yang setara atau lebih besar tingkat kepentinganya dibandingkan dokumen Deklarasi Panmunjon, yang ditanda-tangani Kim dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pada akhir April 2018.

    Baca:

    Kim Jong Un Bertemu Menlu Rusia Sebelum Temui Donald Trump

     

    “Penanda-tanganan dokumen perjanjian perdamaian itu kemungkinan bersifat simbolik karena kesepakatan itu tidak akan lengkap tanpa adanya tanda tangan dari Cina dan Korea Selatan,” kata Ong-Webb kepada Tempo lewat surat elektronik, Rabu, 6 Juni 2018.

    Presiden AS, Donald Trump, menerima kunjungan dari bekas kepala intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol, yang menyerahkan surat pribadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Gedung Putih pada Jumat, 1 Juni 2018. The Conservative Treehouse

    Ong-Webb, yang meraih gelar Phd dari dari Centre for Science and Security Studies, at the Department of War Studies, King’s College London, mengatakan meskipun bernilai simbolik,”Kesepakatan dalam proses tidak bisa dikesampingkan karena ini langkah ke arah yang benar untuk menghindari terjadinya konflik. Jadi setiap langkah awal yang bagus itu hal bagus.”

    Baca: 

    Trump -- Kim Jong Un Bakal Bertemu di Pulau Sentosa Singapura

    Eksklusif - Ahli S. Rajaratnam School Yakin Trump - Kim Bertemu

    Ong-Webb, yang juga pengajar di S. Rajaratnam School of International Studies, melanjutkan proses denuklirisasi di Korea Utara belum kelar meskipun negara komunis itu telah menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sekitar dua pekan lalu.

    Menurut Ong-Webb, penghancuran itu hanya terjadi pada pintu masuk lorong situs uji coba. “Sehingga bisa dengan mudah dibangun kembali,” kata Ong-Webb.

    Menurut Ong-Webb, selain menghancurkan situs Punggye-ri, Korea Utara juga diminta untuk menghancurkan Yongbyon Nuclear Research Center, yang menjadi lokasi utama tempat penyimpanan energi nuklir yang telah diproduksi.

    Peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies, Dr. Graham Ong-Webb. LinkedIn

    “Semua langkah harus dilakukan agar ini tidak bisa diproduksi lagi,” kata Ong-Webb. Menurut dia, rekam jejak negara tertutup ini tidak begitu baik. Ini karena rezim Korea utara pernah bersepakat menutup reaktor Yongbyon sebagai bagian dari kesepakatan untuk menerima bantuan ekonomi.

    Dan pada 2008, pemerintah Korea Utara lalu menghancurkan menara pendingin di situs Yongbyon itu. Namun, negara itu kembali mengaktifkan reaktor Yongbyong pada 2013. “Jadi, sangat masuk akal jika semua pihak merasa skeptis terhadap Korea Utara.”

    Seperti dilansir Channel News Asia, Trump dan Kim Jong Un bakal menggelar pertemuan puncak di Capella Hotel di Pulau Sentosa, yang terletak di lepas pantai selatan Singapura. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini sejak Selasa, 12 Juni 2018 itu bakal membahas sejumlah kesepakatan termasuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan perdamaian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.