Selasa, 23 Oktober 2018

Ekonomi Disinyalir Jadi Alasan Kim Jong Un untuk Denuklirisasi

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memberi arahan saat meninjau jalur kereta baru yang menghubungkan kawasan Koam and Dapchon di Pyongyang, Korea Utara, 24 Mei 2018. KCNA/via REUTERS

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memberi arahan saat meninjau jalur kereta baru yang menghubungkan kawasan Koam and Dapchon di Pyongyang, Korea Utara, 24 Mei 2018. KCNA/via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memutuskan melakukan denuklirisasi sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan baik dengan Amerika Serikat serta meningkatkan pembangunan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama Kim rela melepas program nuklirnya kepada musuh abadinya, Amerika Serikat, menurut sumber yang dekat dengan kepemimpinan Pyongyang, seperti yang dilaporkan Mainichi, 7 Juni 2018.

    Keputusan menyingkirkan senjata nuklir, yang dibuat selama beberapa dekade, muncul atas kesadaran Kim bahwa persenjataan itu tidak dapat digunakan, tapi menuntut biaya yang sangat tinggi pada kas negara Korea Utara. Sebab, Korea Utara terpaksa menanggung sanksi internasional.

    Baca: Menhan AS Siap Longgarkan Sanksi Korea Utara jika Denuklirisasi

    "Sekarang Pemimpin Tertinggi (Kim Jong Un) membuat keputusan drastis untuk mengubah hubungan dengan Amerika Serikat dan membangun kembali ekonomi," kata sumber yang enggan disebut namanya. Kim dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura pada 12 Juni untuk membahas pelucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea.

    Baca: 5 Hal Mengenai Pulau Sentosa Tempat Trump dan Kim Bertemu

    Suasana saat situs uji coba bom nuklir Punggye-ri diledakkan untuk dihancurkan di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, 24 Mei 2018. Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, menepati janjinya untuk menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. News1/Pool via REUTERS

    Isu pelucutan program nuklir Korea Utara diyakini berawal dari pernyataan Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hang Tae Song, di Jenewa pada 15 Mei.

    "Penghentian uji coba nuklir merupakan proses penting untuk perlucutan senjata dunia, dan DPRK (Korea Utara) akan bergabung dengan keinginan dan upaya internasional untuk menghentikan total uji coba nuklir," ujar Hang. Pernyataan itu menyiratkan Pyongyang bersedia meratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, yang melarang melakukan uji coba nuklir dalam bentuk apa pun.

    Baca: Siapa yang Bayar Biaya Korea Utara untuk KTT Kim Jong Un - Trump?

    Bahkan kekuatan nuklir besar seperti Amerika Serikat atau Cina ikut dalam perjanjian itu. Pengumuman Korea Utara untuk menyiratkan kemungkinan partisipasi dalam perjanjian internasional secara luas ditafsirkan media sebagai indikasi kesediaannya untuk denuklirisasi.

    Ahli nonproliferasi nuklir mengingatkan bahwa Duta Besar Korea Utara hanya menyebut pelucutan senjata dan tidak menyatakan dengan jelas bahwa senjata nuklir akan dihapus.

    Baca: Peraih Nobel Perdamaian Bersedia Danai KTT Korea Utara - AS

    Namun Donald Trump telah menjanjikan sejumlah angan-angan kepada Korea Utara jika bersedia melucuti senjata nuklirnya. Trump, seperti dilansir dari Washington Post, berjanji menjamin keamanan serta tambahan peningkatan ekonomi dan politik.

    “Negaranya akan kaya. Negaranya akan bekerja keras dan makmur," ujar Trump kepada media.

    Kim Jong Un disinyalir akan menuntut agar Amerika menghapus Korea Utara dari daftar negara teroris dan mengangkat sanksi ekonomi yang sangat menjatuhkan ekonomi negaranya. Namun, mengingat kuatnya tekanan sanksi ekonomi, sanksi akan tetap berlaku sampai Kim mengambil langkah-langkah pasti menuju denuklirisasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.