TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan Malaysia menginvestigasi dua proyek pembuatan jalur pipa gas di Malaysia. Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, yang terlibat dalam proyek tersebut, meyakinkan proyek-proyek tersebut telah mengikuti prosedur dan hukum yang berlaku.
Menteri keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, sebelumnya pada Selasa, 5 Juni 2018, mengumumkan pihaknya menemukan sebuah skandal sebesar RM.9,4 miliar atau setara Rp.32,8 miliar terkait dengan dua proyek pembuatan jalur pipa gas tersebut.
Baca: Dipanggil KPK Malaysia, Istri Najib Razak Bawa Tas Mewah
Lim juga mengatakan pemerintahan mantan perdana menteri Najib telah membayar RM.8,25 miliar atau 88 persen dari total nilai proyek tersebut kepada pemenang proyek, China Petroleum Pipeline Bureau atau CCPB. Padahal, kenyataannya proyek tersebut pengerjaannya baru berjalan 13 persen.
Mantan PM Malaysia, Najib Razak, saat tiba di Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya, Malaysia, 22 Mei 2018. REUTERS/Lai Seng Sin
Dikutip dari situs channelnewsasia.com pada Rabu, 6 Juni 2018, dugaan skandal ini bermula ketika pada November 2016, CCPB memenangkan tender untuk membuat dua jalur pipa gas. Pertama, jalur pipa gas 600 km di sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia, dan kedua, pipa gas Trans-Sabah sepanjang 662 km di sebelah timur negara bagian Sabah.
Namun pada Maret 2017, Kementerian Keuangan Malaysia menemukan 85 persen pendanaan proyek pipa bersumber dari pinjaman bank EXIM China melalui anak perusahaannya, Suria Strategic Energy Resources (SSER). Sisanya didapatkan dengan menerbitkan sukuk, semacam obligasi yang sesuai dengan syariat Islam.
"Pinjaman dari bank Exim China dan penerbitan sukuk dijamin oleh pemerintah pusat," Lim menambahkan.
Perjanjian-perjanjian tambahan untuk pendanaan proyek jalur pipa ini telah menambah anggaran pemerintah Malaysia sebesar RM.1 miliar.
Baca: Najib Razak Tuduh Menkeu Asal Tebak Soal Utang Malaysia
Lim mengatakan negosiasi kontrak ini dilakukan secara langsung oleh pihak Najib. Dia juga mengatakan bahwa mantan perdana menteri itu telah mengabaikan peringatan dari kantor kejaksaan agung Malaysia terhadap dua kesepakatan tersebut.
Menjawab tuduhan itu, Najib dalam unggahannya di Facebook mengatakan semua prosedur dan hukum yang berlaku telah diikuti.
"Berdasarkan ingatan saya, saya yakin semua prosedur dan undang-undang yang diperlukan telah dipenuhi berkaitan dengan negosiasi serta pelaksanaan dua proyek pipa yang dipermasalahkan oleh Menteri Keuangan Lim Guan Eng hari ini," kata Najib, Selasa, 4 Juni 2018.
Menjelang pemilu Malaysia beberapa saat lalu, Najib berada di bawah sorotan karena investasi besar-besaran dari Cina yang disetujui pemerintahannya. Lawan-lawan politik Najib menuduh pemerintahannya menjual Malaysia ke Cina. Akan tetapi, Najib menepis tuduhan-tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai strategi politik.
Mantan perdana menteri tersebut pada unggahannya juga membela kesepakatan yang telah dibuatnya. Dia mengatakan bahwa proyek yang melalui jalur negosiasi antar pemerintah dengan Cina, akan membawa keuntungan ekonomi dan keamanan energi untuk Malaysia.
“Saya juga mencatat bahwa Guan Eng telah menyatakan bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dengan CPPB, bukan pihak lain. CPPB adalah anak perusahaan dari salah satu perusahaan terbesar di dunia yang dimiliki oleh pemerintahan Cina - China National Petroleum Corporation. Perdana Menteri China, Li Keqiang dan saya telah menyaksikan penandatanganan MoU untuk proyek-proyek pipa bersama dengan proyek-proyek lain pada 14 Mei 2017 di Beijing," kata Najib.
Dalam keterangannya, Najib mengatakan Cina berkomitmen mengimpor barang senilai US$.2 triliun selama lima tahun ke depan dari Malaysia dan mengucurkan investasi hingga US$.150 miliar di Malaysia serta menawarkan 10.000 tempat untuk pelatihan dan studi di berbagai institut di Cina.
Najib pun memperingatkan, tuduhan Kementerian Keuangan Malaysia dapat menyakiti hubungan dan investasi luar negeri.
CHANNEL NEWS ASIA | THE WIRE | RYAN DWIKY ANGGRIAWAN
