TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan pengajaran di sekolah-sekolah Islam baik negeri maupun swasta akan menggunakan kurikulum yang sudahdistandarisasi dan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dari Kementerian Pendidikan demi mencegah radikalisme.
Kebijakan ini diambil setelah militan menyerang dan sempat menguasai Marawi, Filipina bagian selatan pada tahun 2017.
Baca Juga:
Baca: Milisi Pro-ISIS di Marawi Menyerang Sekolah, Siswa Diculik
"Sekolah-sekolah agama baik negeri maupun swasta, dimanfaatkan oleh orang yang berpandangan ekstremis untuk menjadikan muridnya corong pendanaan secara diam-diam untuk kegiatan radikal," kata Lorenzana, seperti dilansir Sun Star Manila pada Senin, 4 Juni 2018.
Lorenzana yang berbicara di Singapura juga melaporkan keberhasilan patroli Filipina yang menargetkan milisi teroris di Laut Sulu.
Baca: Lebih dari 700 Guru di Marawi Dinyatakan Hilang
Sejak Juni lalu, Filipina, Malaysia dan Indonesia berpatroli di daerah-daerah sekitar Sabah dan Filipina selatan. Tempat-tempat itu pada tahun lalu dijadikan milisi teroris untuk menciptakan khalifah yang menyebabkan konflik berdarah di Marawi.
Pengepungan lima bulan di kota Marawi di pulau selatan Mindanao tahun lalu mengakibatkan lebih dari 1.100 kematian dan 200 ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Konflik juga mendorong deklarasi darurat militer di seluruh Mindanao. Meskipun pembebasan Marawi pada 23 Oktober 2017, Kongres Filipina memperpanjang darurat militer sampai akhir 2018 atas permintaan Presiden Rodrigo Duterte.
