Cegah Radikalisme, Filipina Standarisasi Kurikulum Sekolah Islam

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Filipina yang compang-camping terlihat dekat rumah-rumah yang hancur, setelah penduduk diizinkan kembali ke rumah mereka untuk pertama kalinya usai pertempuran antara pasukan pemerintah dan militan Negara Islam di kota Islam Marawi, Filipina 19 April 2018 REUTERS/Erik De Castro

    Bendera Filipina yang compang-camping terlihat dekat rumah-rumah yang hancur, setelah penduduk diizinkan kembali ke rumah mereka untuk pertama kalinya usai pertempuran antara pasukan pemerintah dan militan Negara Islam di kota Islam Marawi, Filipina 19 April 2018 REUTERS/Erik De Castro

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan pengajaran di sekolah-sekolah Islam baik negeri maupun swasta akan menggunakan kurikulum yang sudahdistandarisasi dan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dari Kementerian Pendidikan demi mencegah radikalisme. 

    Kebijakan ini diambil setelah militan menyerang dan sempat menguasai Marawi, Filipina bagian selatan pada tahun 2017. 

    Baca: Milisi Pro-ISIS di Marawi Menyerang Sekolah, Siswa Diculik

    "Sekolah-sekolah agama baik negeri maupun swasta, dimanfaatkan oleh orang yang berpandangan ekstremis untuk menjadikan muridnya corong pendanaan secara diam-diam untuk kegiatan radikal," kata Lorenzana, seperti dilansir Sun Star Manila pada Senin, 4 Juni 2018.

    Lorenzana  yang berbicara di Singapura juga melaporkan keberhasilan patroli Filipina yang menargetkan milisi teroris di Laut Sulu.

    Baca: Lebih dari 700 Guru di Marawi Dinyatakan Hilang

    Sejak Juni lalu, Filipina, Malaysia dan Indonesia berpatroli di daerah-daerah sekitar Sabah dan Filipina selatan. Tempat-tempat itu pada tahun lalu dijadikan milisi teroris untuk menciptakan khalifah yang menyebabkan konflik berdarah di Marawi.

    Pengepungan lima bulan di kota Marawi di pulau selatan Mindanao tahun lalu mengakibatkan lebih dari 1.100 kematian dan 200 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

    Konflik juga mendorong deklarasi darurat militer di seluruh Mindanao. Meskipun pembebasan Marawi pada 23 Oktober 2017, Kongres Filipina memperpanjang darurat militer sampai akhir 2018 atas permintaan Presiden Rodrigo Duterte.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.