Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepada Pejabat HAM PBB, Duterte Bilang 'Go to Hell'

Editor

Budi Riza

image-gnews
Garcia Sayan dan Rodrigo Duterte. AP ; barangaydirectory.net
Garcia Sayan dan Rodrigo Duterte. AP ; barangaydirectory.net
Iklan

TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada ahli Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Diego Garcia-Sayan untuk go to hell. Duterte juga memperingatkan lembaga internasional agar tidak melakukan campur tangan terhadap urusan domestik Filipina.

“Katakan kepada dia jangan mengintervensi urusan negara saya. Persetan dengan dia,” kata Duterte kepada media sesaat sebelum berangkat ke Korea Selatan pada Sabtu, 2 Juni 2018 seperti dilansir Reuters.

Baca: Dikecam Aktivis HAM dan PBB, Ini Sumpah Presiden Duterte

 

Pertanyaan Duterte ini terkait pencopotan Ketua Mahkamah Agung Filipina Maria Lourdes Sereno. Duterte menyebut Sereno sebagai musuh dan menyoal cara pengangkatannya sebagai hakim agung karena memvoting sebuah proposal pemerintah yang kontroversial. Sereno, yang dicopot rekannya sesama hakim agung, pernah memvoting penerapan hukum darurat perang di wilayah Selatan Filipina, yang diajukan Duterte.  

Pencopotan Sereno itu mengejutkan para hakim agung dan anggota pengadilan internasional, Diego Garcia-Sayan. Garcia-Sayan juga merupakan seorang hakim independen dalam special UN rapporteur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Duterte Ancam Lempar Penyidik HAM PBB ke Buaya?

 

Dalam pernyataannya ketika mengunjungi Filipina pada pekan ini, Garcia-Sayan mengatakan kedaulatan hukum mulai runtuh dan kemerdekaan pengadilan diserang di negara ini. 

“Keputusan Mahkamah Agung diterbitkan dua hari setelah Presiden Filipina mengancam secara terbuka ketua MA dengan mengatakan dia adalah musuhnya dan dia harus diberhentikan dari pekerjaannya atau mengundurkan diri,” kata Garcia-Sayan seperti dilansir Rappler pada Jumat, 1 Juni 2018.

Duterte selama ini memang dikenal kerap menolak kewenangan lembaga internasional. Sebagai contoh, Duterte pernah mengecam Agnes Callamard, yang merupakan special rapporteur mengenai pembunuhan extrajudicial. Ini terkait program Duterte tentang perang melawan narkoba. Duterte juga pernah mengecam Presiden AS, Barack Obama, yang mengkritik kebijakan perang narkoba di Filipina, yang telah menelan korban jiwa sekitar 7000 orang. Versi pemerintah, jumlah korban tewas sekitar 4000 orang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

8 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

10 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

10 hari lalu

Ekspresi warga Palestina saat membawa sekarung tepung yang diambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel, ketika menghadapi krisis kelaparan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 19 Februari 2024. REUTERS/Kosay Al Nemer
Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

Petinggi HAM PBB mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Gaza kemungkinan termasuk kejahatan perang.


Respons Airlangga Soal Dugaan Intervensi Jokowi Disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Respons Airlangga Soal Dugaan Intervensi Jokowi Disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB

Airlangga mengatakan hampir semua presiden punya partai, termasuk Jokowi.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

10 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

10 hari lalu

Aktivis Amnesty International Indonesia membawa petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Amnesty International mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum dan mendesak untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2018-Mei 2023, tercatat sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 106 korban.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

11 hari lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024


Duterte dan Bongbong Berseteru, Ini Deretan Percekcokan Mereka

55 hari lalu

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sumber: Reuters/Lean Daval Jr.
Duterte dan Bongbong Berseteru, Ini Deretan Percekcokan Mereka

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong menghadapi ancaman pemakzulan oleh Rodrigo Duterte


Duterte Tantang Bongbong Marcos Tes Narkoba

57 hari lalu

Ferdinand
Duterte Tantang Bongbong Marcos Tes Narkoba

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menantang Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. untuk menjalani tes narkoba di depan umum