Najib Razak Tuduh Menkeu Asal Tebak Soal Utang Malaysia

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Najib Razak dicurigai mendapatkan dana sogok senilai RM 2,6 miliar dari skandal program 1MDB. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Najib Razak dicurigai mendapatkan dana sogok senilai RM 2,6 miliar dari skandal program 1MDB. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mempertanyakan angka yang disebut Menteri Keuangan Lim Guan Eng tentang utang negara dan biaya proyek kereta api berkecepatan tinggi (HSR) Kuala Lumpur-Singapura. Najib Razak menyebut Lim Guan Eng asal sebut soal angka tersebut.

    "Angka-angka yang akurat juga harus diberikan agar tidak membingungkan atau menyesatkan orang-orang," tulis Najib dalam unggahan Facebook pada Sabtu 2 Juni seperti dilansir dari Channel News Asia.

    Najib Razak menyebut Lim menakuti pasar keuangan dengan menyatakan bahwa utang nasional adalah sebesar RM 1 triliun atau Rp 3500 triliun.

    Baca: Anwar Ibrahim Sebut Australia Dukung Kejahatan Korupsi Najib?

    "Itu hanya setelah berbagai pihak termasuk saya sendiri mempertanyakan apakah dia menjelaskan bahwa utang pemerintah resmi tetap pada RM 686,8 miliar atau Rp 2,300 triliun atau 50,8 persen dari PDB kami," kata Najib, mengklaim bahwa angka ini adalah yang terendah dalam 10 tahun.

    "Sebagai akibat dari pernyataan yang tidak perlu, pasar saham telah mengalami 18 hari berturut-turut mengalir ke pasar asing," tambahnya.

    Unggahan facebook Najib Razak.[facebook]

    Terkait kereta berkecepatan tinggi Kuala Lumpur-Singapura, yang diputuskan oleh pemerintah Pakatan Harapan (PH), Najib mengatakan biaya proyek itu juga digelembungkan oleh pemerintahan baru.

    “Menteri keuangan mengklaim anggaran meningkat sebesar RM 110 miliar atau Rp 384 triliun termasuk biaya bunga. Bagaimana dia sampai pada angka ini tidak jelas, karena tender internasional yang mengharuskan mereka yang berpartisipasi untuk mengusulkan paket pembiayaan mereka hanya tutup pada Desember 2018,” kata Najib.

    Najib Razak sebelumnya mengatakan bahwa proyek itu menelan biaya sekitar RM 72 miliar atau Rp 251 triliun, termasuk biaya pembebasan lahan, bukan RM 110 miliar atau Rp 384 triliun.

    "Menteri keuangan terus mengabaikan permintaan oleh beberapa pihak untuk mengungkapkan studi kelayakan dan dampak ekonomi untuk proyek HSR," kata Mr Najib. "Demi kepentingan transparansi, laporan-laporan ini harus diungkapkan kepada publik untuk menentukan apakah kepentingan terbaik Malaysia dilayani dengan membatalkan proyek."

    Baca: Najib Razak: Menteri Keuangan Gagal Paham Soal Bailout 1MDB

    Sementara seperti dilansir dari Malaymail, 3 Juni 2018, Najib Razak juga menyinggung soal dana 1MDB.


    “Kemarin, menteri keuangan telah melanjutkan dengan tebakannya yang tidak akurat ketika dia mengatakan bahwa hutang 1MDB saat ini adalah RM 50 miliar atau Rp 174 triliun, yang ia katakan secara samar-samar, termasuk bunga, angka yang lebih tinggi dari RM 30 miliar atau Rp 104 triliun dan RM 38 miliar atau Rp 132 triliun yang ia berikan pada minggu lalu."


    Terkait utang 1MDB, Najib mengatakan kepada Lim untuk berterus terang dengan mengungkapkan bahwa ini diimbangi oleh aset senilai RM 30 miliar Rp 104 triliun dan bahwa RM 14 miliar atau Rp 48 triliun lainnya dijamin oleh pemerintah asing.


    Najib Razak yang terjerat investigasi korupsi yang terkait 1MDB, mengatakan kepada Pakatan Harapan untuk berhenti menggunakan masalah tersebut sebagai makanan politik agar memastikan bahwa rasionalisasi utangnya dapat berlanjut.


    Najib Razak menambahkan ketika BN berkuasa, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Malaysia akan mencapai status berpenghasilan tinggi dalam waktu tiga tahun, dan mendesak Pakatan Harapan harus memastikan bahwa target ini tercapai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.