TEMPO.CO, Turki - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan masalah luar negeri menjadi alasan utama untuk segera digelarnya pemilihan umum, yang dipercepat.
Jutaan orang Turki akan menuju ke kotak pemungutan suara pada 24 Juni 2018. Pemilu ini digelar untuk mengubah konstitusi negara dari sistem parlementer ke presidensil eksekutif. Pemilu ini diperkirakan akan dimenangkan Erdogan dengan mudah. Setelah pemilu, Erdogan akan berhadapan dengan masalah luar negeri yang semakin pelik, yang melibatkan Turki.
"Perkembangan di Suriah dan tempat lain telah mendesak untuk beralih ke sistem eksekutif baru untuk mengambil langkah-langkah terkait masa depan negara kita dengan cara yang lebih kuat," kata Ergodan, seperti dilansir Al Jazeera pada 1 Mei 2018.
Baca: Pemilu Turki, Erdogan Diperkirakan Menang Mudah
Pemungutan suara akan mengakhiri fase transisi saat ini antara kedua sistem itu dan akan memberikan kekuatan besar di tangan Presiden baru.
Erdogan, yang diproyeksikan akan menang, telah lama menjelaskan keinginannya untuk mengganti sistem parlementer ke sistem Presidensil. Pada sistem parlementer, Presiden harus membutuhkan persetujuan parlemen untuk mengambil kebijakan penting. Sebaliknya, sistem Presidensil memberikan kewenangan lebih besar bagi Presiden untuk bertindak.
Baca: Presiden Erdogan Minta Warga Turki Tukar Mata Uang Asing ke Lira
Bersama Partai AK yang berkuasa, Erdogan berpendapat model baru, yang mirip dengan sistempresidensil eksekutif Amerika atau Perancis, akan memungkinkan pengambilan keputusan yang kuat. Erdogan harus membuat sejumlah keputusan sulit tentang berbagai tantangan yang dihadapi Turki di beberapa bidang.
Seperti dilansir media Anadolu Agency, Erdogan mengaku optimis pemilu ini akan usai dalam satu putaran saja. "Tidak ada masalah dengan opini publik. Pemilu ini akan kelar dalam satu putara," kata dia. Erdogan menjadi Presiden sejak 2014. Sebelumnya, Erdogan menjadi Perdana Menteri dari 2003 -- 2014.
Di antara isu-isu luar negara mendesak negara adalah: ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata - Partai Pekerja Kurdistan (PKK); benturan kepentingan militer dengan AS di Suriah utara; dan ekstradisi Fethullah Gulen - yang dituding Ankara mendalangi upaya kudeta gagal 2016.
Turki juga menghadapi masalah proses bergabung dengan Uni Eropa; pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah; dan konflik yang belum terselesaikan di Siprus.
Pada saat yang sama, Turki juga mengalami hubungan luar negeri yang memburuk dengan Mesir, Israel, Libya dan Yaman. Belum lagi masalah-masalah di negara-negara Islam Afrika, termasuk memimpin pengakuan global untuk negara Palestina.
Semua isu luar negeri ini menjadi faktor utama pendorong kebijakan luar negeri Turki di masa depan. Krisis militer di Suriah menjadi agenda utama dalam konteks geopolitik regional.
