Anwar Ibrahim Sebut Australia Dukung Kejahatan Korupsi Najib?

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bersama Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di kediaman BJ Habibie, Jakarta, 20 Maret 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bersama Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di kediaman BJ Habibie, Jakarta, 20 Maret 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menuduh pemerintah Australia terlibat dalam dugaan skandal korupsi di 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB, yakni sebuah perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia. Mantan perdana menteri Najib Razak, terseret dalam pusaran kasus itu.

    Tudingan itu disampaikan Anwar pada Jumat, 1 Juni 2018, ketika dia menghubungi Canberra untuk meminta dipulangkannya seorang anggota polisi Malaysia yang tersangkut kasus pembunuhan.

    "Sudah waktunya Australia menerima kenyataan bahwa beberapa kebijakan luar negeri mereka telah dianggap oleh banyak masyarakat Malaysia sebagai terlibat atau toleran terhadap kejahatan korupsi dan juga tindakan kriminal," kata Anwar, seperti dilansir abc.net.au, 1 Juni 2018.

    Baca: EKSKLUSIF - Anwar Ibrahim Tak Yakin Jadi Perdana Menteri Malaysia

    Mantan Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tiba untuk menemui Presiden ke-3 RI BJ Habibie di kediaman BJ Habibie, Jakarta, 20 Maret 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Baca: Anwar Ibrahim: Dawam Rahardjo Pemikir Politik yang Progresif

    Anwar pada 2015 dijebloskan ke penjara oleh pemerintahan Najib pada 2015. Dia kemudian dibebaskan pada April 2018 atau tak lama setelah Perdana Menteri Mahathir Mohammad memenangkan pemilu 2018.

    Anwar, yang diprediksi akan menggantikan Perdana Menteri Mahathir, mengatakan siap untuk melupakan masa lalu dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Australia. Menanggapi itu, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan pihaknya menantikan hubungan yang dekat dan produktif dengan Pemerintah Malaysia yang baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.