Chile Bersiap Terapkan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seekor sapi duduk di tumpukan sampah plastik di tempat pembuangan akhir Dandora di pinggiran Nairobi, Kenya 25 Agustus 2017. Di lokasi ini, sejumlah sapi makan sampah plastik. REUTERS

    Seekor sapi duduk di tumpukan sampah plastik di tempat pembuangan akhir Dandora di pinggiran Nairobi, Kenya 25 Agustus 2017. Di lokasi ini, sejumlah sapi makan sampah plastik. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Chile mentasbihkan diri sebagai negara pertama di Benua Amerika yang melarang penggunaan kantong plastik di seluruh gerai toko. Keputusan itu diambil untuk meminimalisir sampah atau limbah yang tidak bermanfaat.

    Pada Rabu, 30 Mei 2018, waktu setempat, parlemen atau Senat Chile telah meloloskan undang-undang tentang pelarangan penggunaan kantong plastik untuk transaksi jual beli serta keperluan industri. Dalam proses pemungutan suara, tercatat sebanyak 38 suara menyetujui pengesahan undang-undang tersebut.

    Awalnya, gagasan pelarangan penggunaan kantong plastik ini hanya terbatas di wilayah Patagonia saja. Namun faktanya, Senat dan Presiden Chile sepakat membawa isu ini ke tingkat nasional.

    Dalam wawancara dengan mediaTeleSurtv, Rabu, 30 Mei 2018, Menteri Lingkungan Hidup Chile, Marcela Cubillos menyatakan bahwa budaya masyarakat harus berubah dengan tidak lagi menggunakan kantong plastik dalam kehidupan mereka sehari-hari.

    Kementerian Lingkungan Hidup Chile juga berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat Chile mengenai pemberlakuan undang-undang baru ini. Salah satunya dengan meluncurkan situs chaobolsasplasticas.cl.

    Baca: Kementerian Ingin Sampah Plastik Teluk Jakarta Bernilai Ekonomi

    ilustrasi sampah plastik (pixabay.com)

    Baca: Sampah Plastik Muara Angke Masih Tersisa 40 Persen

    Dalam situs chaobolsasplasticas.cl, disebutkan larangan penggunaan kantong plastik ini baru berjalan efektif 6 bulan ke depan untuk gerai-gerai toko di seluruh Chile. Melalui aturan ini, maka Supermarket dan toko-toko di Chile hanya boleh memberikan maksimal dua kantong plastik kepada konsumen yang membeli barang di tempat mereka. Adapun industri skala kecil dan menengah di Chile akan bertahap menjalankan aturan ini dalam waktu dua tahun ke depan.

    “Selain berisi sosialisasi kepada masyarakat, situs ini memuat kumpulan jawaban pemerintah atas pertanyaan warga mengenai implementasi undang-undang soal aturan pelarangan penggunaan kantong plastik apabila nanti sudah diterapkan. Situs juga berisi peta wilayah dari 58 komunitas warga atau Komune di seluruh Chile yang telah menerapkan aturan hukum penggunaan kantong plastik,” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup Chile.

    Tak hanya itu, situs milik kementerian Lingkungan Hidup tersebut juga memuat profil anggota parlemen atau Kongres Chile yang sudah lebih dari sepuluh tahun memperjuangkan undang-undang ini.

    Menurut data dari Asosiasi Industri Plastik Chile atau ASIPLA, Chile menggunakan sekitar 3.400 kantong plastik setiap tahunnya atau setara dengan penggunaan 200 kantong plastik per orang.

    Kantong plastik yang pertama kali diperkenalkan pada akhir dekade 1970-an, ternyata memiliki fakta yang unik. Barang ini sangat cepat diproduksi karena hanya memerlukan hitungan detik saja. Akan tetapi meski sangat cepat diproduksi, penggunaannya kantong plastik rata-rata  hanya berkisar 15 hingga 30 menit saja.  Selain itu, kantong plastik juga menjadi sampah yang sulit terurai atau hancur karena butuh waktu hingga 400 tahun.

    Selain menjadi limbah yang sulit diurai, efek dari penggunaan kantong plastik di Chile ternyata juga berdampak buruk pada lingkungan khususnya kehidupan satwa dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan data dari lembaga Konservasi Penyu Chile, tercatat sekitar 100 juta ekor hewan mamalia di laut yang mati setiap tahunnya akibat limbah plastik.

    TELESURTV|SANTIAGOTIMES|LADBIBLE|ZIKRIL HAKIM BADRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.