ZTE Terkena Sanksi AS, Konglomerat Cina Bakal Lakukan Ini

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ponsel ZTE. Foto/BBC.com

    Ponsel ZTE. Foto/BBC.com

    TEMPO.CO, Hong Kong – Komisaris Utama Tencent Holdings, Pony Ma, mengatakan bakal mengembangkan industri semikonduktor Cina pasca sanksi denda besar yang dikenakan Amerika Serikat kepada perusahaan telekomunikasi Cina terbesar kedua yaitu ZTE.

    Sebelumnya, kementerian Perdagangan AS telah mengenakan saksi pelarangan penjualan komponen canggih teknologi komunikasi kepada ZTE selama 7 tahun.

    Baca: Trump Janjikan Xi Jinping Bantu ZTE dari Sanksi

    Ini karena ZTE kedapatan melanggar sanksi ekonomi terhadap Iran dan Korea Utara dengan membangun jaringan telekomunikasi kedua negara. Perkiraan sementara, perusahaan AS menyuplai 25-30 persen komponen teknologi komunikasi yang digunakan ZTE dalam bisnisnya.

    Baca: CIA dan FBI Tuding Dua Pabrikan Ponsel Cina Ini Mata-mata

    “Insiden terbaru ZTE ini jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa betapapun majunya bisnis Anda dalam pembayaran mobile, tanpa chip prosesor dan sistem operasi, Anda masih tidak bisa berkompetisi.”

    Tencent, yang bergantian dengan Alibaba sebagai perusahaan paling berharga di Asia, merupakan perusahaan jejaring sosial media dan game mobile di Asia. Perusahaan ini mengoperasikan aplikasi WeChat.

    Pony Ma mengatakan meskipun kasus ZTE mulai diselesaikan namun kita tidak boleh kehilangan semangat untuk melakukan riset fundamental ilmiah.

    Pendiri Alibaba, Jack Ma, dalam kesempatan terpisah juga menekankan pentingnya Cina membangun industry semikonduktor untuk membuat chip prosesor sendiri.

    Media SCMP melansir ZTE asal Cina terkena sanksi denda besar yaitu US$1,3 miliar atau sekitar Rp18,3 triliun dan pergantian manajemen seperti disyaratkan pemerintah AS. Jika syarat ini dipenuhi, ZTE bakal bisa berbisnis di AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.