Prancis Ungkap 2 Eks Intel-nya Bekerja untuk Cina

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo DGSE, yang merupakan lembaga intelejen luar negeri Prancis. Defense Gouv Fr

    Logo DGSE, yang merupakan lembaga intelejen luar negeri Prancis. Defense Gouv Fr

    TEMPO.CO, Paris - Otoritas Prancis menahan dua dari tiga eks agen intelijennya yang ternyata selama ini bekerja untuk kepentingan pemerintah Cina.

    Kementerian Pertahanan Prancis pada Kamis, 24 Mei 2018, menuduh dua mantan agen intelijen menyerahkan informasi rahasia kepada "kekuatan asing".

    Baca: Prancis akan Denda Pria yang Menggoda Wanita di Tempat Umum

     

    "Dua pejabat Direktorat Jenderal untuk Keamanan Eksternal (DGSE) yang kini sudah pensiun, dan istri salah satu dari mereka, dituntut karena tindakan-tindakan gratifikasi ekstrim," kata Florence Parly, menteri Pertahanan Prancis, seperti dilansir Channel News Asia dengan mengutip CNews television, Jumat, 25 Mei 2018.

    Media SCM melansir kedua eks agen DGSE itu ditahan sejak 22 Desember 2017 namun tidak ada rincian tentang lamanya waktu atau sifat informasi yang dicuri. DGSE adalah lembaga intelijen untuk luar negeri Prancis, yang mirip dengan MI6 Inggris atau CIA Amerika Serikat.

    Baca: 200 Orang Ditahan dalam Peringatan Hari Buruh di Prancis

     

    Program televisi Quotidien dan harian Le Monde melaporkan empat orang diduga direkrut pihak berwenang Cina untuk memata-matai lembaga intelijen asing Prancis. Salah satu agen ditempatkan di Beijing.

    Sumber pengadilan mengatakan dua dari tiga tersangka sedang dituntut karena memberikan informasi kepada kekuatan asing dan merongrong kepentingan dasar negara dan mengorbankan kerahasiaan pertahanan nasional.

    "Salah satu dari mereka juga dituduh melakukan provokasi langsung terhadap kejahatan pengkhianatan," tambah sumber itu.

    Orang ketiga yang diyakini sebagai istri salah satu agen dituduh menyembunyikan kejahatan pengkhianatan itu. Dia ditempatkan di bawah kendali yudisial Prancis, yang berarti harus tunduk pada syarat tertentu sambil menunggu persidangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.