Trump Batalkan Pertemuan Puncak dengan Kim Jong Un, kenapa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. (AP Photo/Evan Vucci, Wong Maye-E, File)

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. (AP Photo/Evan Vucci, Wong Maye-E, File)

    TEMPO.COWashington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan pembatalan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, meskipun negara komunis itu baru saja menghancurkan lokasi uji coba bom nuklirnya kemarin.

    Trump mengatakan ini lewat surat yang dikirimnya kepada Kim Jong Un pada 24 Mei 2018. “Sayangnya, kemarahan besar dan sikap bermusuhan terbuka yang terlihat dalam pernyataan Anda terbaru, saya merasa tidak tepat pada saat ini untuk melakukan pertemuan yang telah lama direncanakan ini,” kata Trump dalam suratnya seperti dirilis Gedung Putih dan dilansir media Reuters, Kamis, 24 Mei 2018.

    Baca: Kim Jong Un Takut Dikudeta saat Temui Donald Trump di Singapura

    Trump menyebut ini sebagai kesempatan yang lepas. Namun dia mengaku masih berharap bisa bertemu Kim di masa depan. Trump menyebut pembatalan ini sebagai kemunduran besar namun berharap pertemuan kedua negara masih terbuka ke depan. 

    Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, tertawa bersama dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat acara makan malam di Rumah Perdamaian di desa Panmunjom di zona gencatan senjata, 27 April 2018. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengakhiri konflik antar kedua negara dan mengurangi ketegangan akan proram nuklir Korea Utara. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

    Seperti diberitakan Korea Times, Korea Utara menayangkan penghancuran situs uji coba bom nuklir Punggye-ri pada Kamis, 24 Mei 2018 dengan mengundang sejumlah media internasional untuk meliputnya seperti media dari Korea Selatan, AS, Inggris, Cina dan Rusia. Ada tiga terowongan uji coba peledakan bom, yang diledakkan. Sejumlah fasilitas pendukung seperti pos pengawasan uji coba dan dua barak militer ikut dihancurkan.

    Baca: KTT Sukses, Trump Berjanji Lindungi Kim Jong Un

    Media dari Korea Selatan, yang ikut diundang bersama sejumlah media dari beberapa negara Barat, melaporkan proses penghancuran ini, yang dimulai pada sekitar pukul sebelas siang dan berakhir pada sore. Otoritas Korea Utara menanyakan apakah media siap merekam film proses peledakan situs itu. Petugas lalu menghitung mundur.

    “Sebuah bom besar meledak dan mengguncang Gunung Mantap, tanah dan batu menyembur keluar dari pintu masuk lokasi uji coba,” begitu dilansir Reuters, Kamis, 24 Mei 2018.

    Presiden AS, Donald Trump, mengirim surat kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, untuk membatalkan rencana pertemuan 12 Juni 2018 di Singapura. @WhiteHouse Twitter

    Rezim Korea Utara menggunakan situs uji coba ini untuk melakukan enam kali uji coba nuklir di Punggye-ri, yang di dalamnya terdapat sejumlah terowongan untuk kepentingan peledakan bom. Lokasi uji coba ini terletak di timur laut Korea Utara.

    Namun pada saat yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui, mengecam Wakil Presiden AS, Mike Pence, sebagai seorang politikus amatiran. Ini karena Pence membandingkan Korea Utara dengan Libya.

    “Kami tidak akan memohon kepada AS untuk berdialog atau bersusah payah membujuk mereka jika mereka tidak ingin duduk bersama kami,” kata Choe.  Saat ini, Cina dan Korea Selatan sedang berupaya membujuk AS dan Korea Utara untuk melanjutkan proses denuklirisasi secara penuh.

    Soal pembatalan ini, CBS melansir, Trump juga mengatakan telah berbicara dengan pemerintah Jepang dan Korea Selatan untuk mengantisipasi jika ada tindakan bodoh dan ceroboh dilakukan rezim Korea Utara. "Kami sangat siap saat ini," kata Trump. Saat ditanya apakah pembatalan sepihak ini akan memicu perang, Trump menjawab,"Kita akan lihat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.