Trump: Cina Perketat Penjagaan Perbatasan Korea Utara, karena?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. visionplus.tv

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. visionplus.tv

    TEMPO.CO, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta pemerintah Cina bersikap tegas dalam penjagaan lalu lintas barang di perbatasan dengan Korea Utara.

    Trump mengatakan ini menyusul ketegangan yang terjadi pasca ancaman Korea Utara terkait pembatalan pelaksanaan pertemuan puncak dengan AS, yang dijadwalkan akan digelar di Singapura pada 12 Juni 2018.

    “Cina harus terus bersikap kuat dan ketat di perbatasan dengan Korea Utara hingga kesepakatan tercapai,” kata Trump lewat cuitan pada Senin, 21 Mei 2018 waktu setempat.

    Baca: Takut Pertemuan Korut Batal, Presiden Trump dan Moon Bertelepon

    Trump mengatakan dia mendapat informasi bahwa penjagaan perbatasan kedua negara semakin longgar.

    “Dan banyak (barang) yang mulai masuk (ke Korea Utara). Saya ingin ini terjadi dan Korea Utara menjadi sangat sukses tapi hanya setelah penandatanganan (kesepakatan denuklirisasi),” kata Trump.

    Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, memeluk pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, usai penandatangan kesepakatan di Rumah Perdamaian di desa Panmunjom di zona gencatan senjata, 27 April 2018. (Korea Summit Press Pool via AP)

    Saat ini, Korea Utara sedang mengalami blokade ekonomi dunia internasional, yang juga didukung dua sekutunya yaitu Cina dan Rusia. Ini terjadi karena negara itu berulang kali melakukan uji coba rudal balistik dan bom nukir, yang disebut akan digunakan terhadap Korea Selatan, Jepang dan AS.

    Baca: Trump Salahkan Cina atas Ancaman Korea Utara Batalkan KTT

    Hubungan AS dan Korea Utara kembali menegang menyusul protes dari negara komunis itu atas latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan, yang melibatkan 100 pesawat jet tempur canggih termasuk F-22. Latihan ini digelar sejak 11 -- 25 Mei 2018 dan telah berlansung sejak 2009.

    Rezim Kim Jong Un juga menyampaikan protesnya secara terbuka soal adanya opsi Libya, yang digagas penasehat keamanan nasional Trump, John Bolton, yang disebut pengamat sebagai dari kubu neokonservatif.

    Bolton menyarankan AS untuk mempertimbangkan opsi Libya yaitu meminta Moammar Gaddafi menghentikan program nuklir. Namun belakangan, rezim Gaddafi dijatuhkan oleh milisi dukungan AS.

    “Dunia tahu persis negara kami bukan Libya atau Libya, yang telah mengalami nasib menderita,” begitu pernyataan yang dilansir kantor berita Korean Central News Agency seperti dilansir New York Times pada 16 Mei 2018.

    Menanggapi ini, Trump menjanjikan akan mendukung rezim Kim Jong Un jika mau menyepakati kesepakatan denuklirisasi.

    Trump juga dikabarkan meminta pembatalan pelibatan pesawat pengebom nuklir B-52 dalam latihan perang gabungan Max Thunder antara AS dan Korea Selatan. Pesawat pengebom ini mampu membawa bom berhulu ledak nuklir. Permintaan ini dilakukan untuk menurunkan ketegangan dengan Korea Utara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.