Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eksklusif -- Welsh: Najib Razak Kemungkinan Terkena Proses Hukum

Editor

Budi Riza

image-gnews
Najib Razak. AP
Najib Razak. AP
Iklan

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pengamat politik Malaysia, Bridget Welsh, memperkirakan bekas Perdana Menteri, Najib Razak, bakal berurusan dengan hukum seusai menjadi orang nomor satu di negara itu.

Najib juga telah mengundurkan diri dari posisi Presiden Umno dan Ketua Barisan Nasional kemarin.

“Dia kemungkinan akan terkena dakwaan terkait skandal 1MDB,” kata Welsh kepada Tempo lewat email, Ahad, 13 Mei 2018.

Baca: Polisi Malaysia Gerebek Apartemen Mewah Terkait Najib Razak

Skandal 1MDB adalah skandal dugaan korupsi bernilai miliaran dolar atau puluhan triliun rupiah yang melibatkan perusahaan investasi pelat merah Malaysia. 1MDB merupakan singkatan dari 1 Malaysia Development Berhad, dengan Najib Razak sebagai komisaris.

Mahathir Mohamad menjalani pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia baru di Istana Negara dan dipimpin Yang Dipertuan Agong, Sultan Muhammad V, Kamis, 10 Mei 2018. Reuters/Bernama

Proses investigasi sudah digelar oleh otoritas Malaysia namun hasilnya diklasifikasikan sebagai rahasia negara menggunakan undang-undang kerahasiaan.

Baca: Eksklusif -- Najib Razak Mundur dari Presiden Umno Hari Ini?

“Najib seharusnya membuka ke publik laporan soal 1MDB yang sekarang berada di bawah OSA,” kata Awang Azman, pengamat dari University of Malaya, kepada Tempo, Jumat, 27 April 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

OSA adalah Official Secrets Act, yang merupakan undang-undang buatan 1972 dan mengatur ketentuan soal dokumen pemerintah yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara sehingga tidak bisa dibuka kepada publik.

Menurut Awang, skandal 1MDB ini berpengaruh terhadap popularitas Najib Razak sebagai PM. “Dia adalah PM yang paling tidak populer menjelang pemilu,” kata Awang. Pernyataan serupa juga dilontarkan pengamat Bridget Welsh dari John Cabot University.

Kolase foto (kiri) Bridget Welsh, pengamat politik dari John Cabot University, Roma, bekas Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tengah, berbaju hijau muda) dan bekas Deputi PM Malaysia, Anwar Ibrahim (kanan, berbaju putih). Free Malaysia Today.

Mahathir, dalam pernyataannya kepada media kemarin, mengatakan telah memerintahkan polisi untuk mengusut dugaan tindak kriminal terkait skandal 1MDB. Ini juga yang menjadi alasan dia memerintahkan pencekalan Najib Razak kemarin, yang hendak berlibur ke Indonesia.

“Benar saya mencegah Najib meninggalkan Malaysia. Ada banyak keluhan soal dia, yang semuanya harus diinvestigasi. Jika ada komplain yang valid, kami harus bergerak cepat karena kami tidak ingin dibebani dengan ekstradisi (Najib) dari negara lain,” kata Mahathir dalam jumpa pers pada Sabtu, 13 Mei 2018, seperti dilansir media Malaysia Kini.

Bridget Welsh, yang merupakan associate professor di John Cabot University, Roma, Italia,  menambahkan,”Mahathir berupaya menjaga komitmennya menegakkan hukum.”

Soal skandal 1MDB ini, Najib Razak berulang kali menyatakan kepada publik bahwa dirinya tidak bersalah. "Saya minta semua orang membaca hasil laporan dari Komite Akuntan Publik. Apakah ada paragraf yang menyatakan saya mencuri uang 1MDB? Sama sekali tidak ada," kata Najib pada Maret 2018 seperti dilansir media Malaysia Kini.

Penjelasan Najib Razak ini didukung Presiden 1MDB, Arul Kanda Kandasamy, yang mengatakan,”1MDB tidak pernah mentransfer satu sen pun ke rekening pribadi Perdana Menteri,” kata dia seperti dilansir Free Malaysia Today, 5 Mei 2018. Namun Arul mengakui publik banyak bertanya soal transfer RM2,6 miliar atau sekitar Rp33,3 triliun saat dilakukan diskusi dan sesi tanya jawab.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

54 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dikawal oleh petugas penjara saat politisi yang dipenjara meninggalkan pengadilan setelah proses pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia 19 Januari 2024. REUTERS/Hasnoor Hussain
Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

Dewan Pengampunan Malaysia mengumumkan bahwa hukuman mantan perdana menteri Najib Razak karena korupsi telah dikurangi dari 12 menjadi enam tahun


Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Tangkapan layar mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak yang mempromosikan kota Pekan ditayangkan di RTM TV1. FOTO/RTMKlik/channelnewsasia.com
Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak


Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

2 November 2023

Tangkapan layar mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak yang mempromosikan kota Pekan ditayangkan di RTM TV1. FOTO/RTMKlik/channelnewsasia.com
Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

Najib Razak menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi yang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).


Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

12 September 2023

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB


Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

7 September 2023

Mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng keluar dari Gedung Pengadilan Federal Brooklyn (EDNY) setelah dijatuhi hukuman karena membantu penggelapan dana kekayaan negara 1MDB Malaysia, di Brooklyn, New York, AS pada 9 Maret 2023. Reuters/Brendan McDermid
Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

Malaysia menginginkan mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng yang dihukum tahun lalu di AS karena membantu menjarah 1MDB


Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

18 April 2023

Kalung berlian berwarna merah jambu milik Rosmah Mansor senilai US$27.3 million atau Rp 408 miliar diduga adalah kado dari Low Taek Jho atau Jho Low, pengusaha asal Malaysia, yang sekarang berstatus buronan. Sumber: thecoverage.my
Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

Global Royalty menuntut pengembalian 43 perhiasan yang dipinjamkan pada Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor.


Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

31 Maret 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan di luar Pengadilan Federal di Putrajaya, Malaysia, 23 Agustus 2022. REUTERS/Lai Seng Sin
Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

Eks PM Malaysia Najib Razak menghadapi tiga persidangan lain terkait gratifikasi di 1MDB dan lembaga-lembaga pemerintah lain.


Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

3 Maret 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan di luar Pengadilan Federal di Putrajaya, Malaysia, 23 Agustus 2022. REUTERS/Lai Seng Sin
Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan dari dakwaan terkait audit pemerintah dalam skandal 1MDB


Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

11 Desember 2022

Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim berdoa setelah mengambil sumpah dalam upacara di Istana Nasional di Kuala Lumpur Malaysia, 24 November 2022. Dipilihnya Anwar Ibrahim setelah raja menggelar pertemuan khusus di antara para penguasa tentang kebuntuan politik pada Kamis pagi, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

Pemerintahan Anwar Ibrahim akan menyelidiki kasus pengadaan kapal perang yang hingga kini molor.


Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

14 November 2022

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara kepada wartawan di luar Pengadilan Federal di Putrajaya, Malaysia, 23 Agustus 2022. REUTERS/Lai Seng Sin
Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

Pengacara Najib Razak mengatakan pengadilan tak menemukan cukup bukti yang menghubungkan aset Najib dengan kegiatan melanggar hukum.