PM Mahathir Bidik Korupsi di Kejaksaan, Komisi Pemilu, MACC

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung kelompok pro-demokrasi

    Pendukung kelompok pro-demokrasi "Bersih" berdemo di Kuala Lumpur, Malaysia, 29 Agustus 2015. Mereka membawa katon bergambar karikatur PM Malaysia, Najib Razak. REUTERS/Olivia Harris

    TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Mahathir Mohamad, 93 tahun, mengumumkan pemerintahannya akan melakukan penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi di Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan badan anti korupsi Malaysia atau MACC. 

    Mahathir menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kerjanya di hari pertama menjadi perdana menteri Malaysia hari Jumat, 11 Mei 2018.

    Baca: Mahathir Mohamad Sebut Pemerintahan Najib Razak Kleptokrat

    Mahathir menjanjikan pengurangan kejahatan korupsi di Malaysia hingga ke level paling minimum. Ia menegaskan, perhatian pemerintah ditujukan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan korupsi atau mereka yang diketahui melakukan korupsi.

    "Contohnya, pemilu yang seharusnya bersih dan bebas, namun kami menemukan pemilu kali ini kotor keseluruhannya. Orang-orang telah dibeli. Batasan konstitutuen di negeri ini sudah diubah, semua ini lebih buruk dari persekongkolan. Ini sungguh disukai pemerintah sebelumnya," kata Mahathir kepada wartawan seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 11 Mei 2018.

    Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak meneteskan air mata saat jumpa pers terkait penelitian puing pesawat Malaysia Airlines MH370 di Kuala Lumpur, Malaysia,
    6 Agustus 2015. Kepastian puing yang ditemukan adalah milik MH370 didapat setelah dilakukan penelitian di sebuah pusat pengujian aeronotika di dekat Toulouse,
    Prancis. AP/Vincent Thian

    Baca: Eksklusif -- Pengamat: Peluang Najib Lebih Besar dari Mahathir

    Mahathir menjelaskan, pemerintahannya akan mencermati apakah Ketua Komisi Pemilu, Mohd Hashim Abdullah terlibat praktek korupsi atau bertindak bias.

    Pemerintahan Mahathir juga akan mempelajari apakah badan antikorupsi Malaysia, MACC, bekerja secara adil atau sebaliknya.

    "Jika kami menemukan bias atau mengarah pada satu kelompok, termasuk diri kami sendiri, maka kali akan mengganti mereka dan sesuai janji kami, kepala pemerintahan akan disahkan oleh parlemen," tegas Mahathir.

    Baca: Kampanye Terakhir, Mahathir Sebut Malaysia Dipimpin Koruptor

    Hal serupa juga dilakukan terhadap Kejaksaan Agung.

    "Kami harus mencermati siapa Jaksa Agung. Jaksa Agung telah merusak kredibilitas dirinya. Faktanya dia telah menyembunyikan bukti tentang kesalahan dan ini menyalahi hukum. Kami harus melakukan apa yang diatur oleh hukum di negara ini," ujar Mahathir, mantan perdana menteri di erah 1990-an.

    Koalisi partai oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir Mohammad memenangkan pemilu pada 9 Mei 2018 dengan suara mayoritas. Pesaingnya, Najib Razak yang diusung partai Barisan Nasional kalah telak. Ini pertama kali bagi Barisan Nasional kalah dalam pemilu sejak 61 tahun berkuasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.