Menlu: Bahasa Menjadi Kendala Ekspansi Indonesia ke Pasar Brasil

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Brasil, Aloysio Nunes Ferreira dan Melu RI, Retno L. P. Marsudi berjabat tangan usai pendandatanganan nota kesepakatan di Bogor, Jawa Barat, 11 Mei 2018. [Tempo/Eka Yudha]

    Menlu Brasil, Aloysio Nunes Ferreira dan Melu RI, Retno L. P. Marsudi berjabat tangan usai pendandatanganan nota kesepakatan di Bogor, Jawa Barat, 11 Mei 2018. [Tempo/Eka Yudha]

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pertemuan perdana dengan Menteri Luar Negeri Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyebut bahasa menjadi kendala dalam kerjasama ekonomi dua negara. Ditemui usai menandatangani nota kesepahaman dengan Menlu Brasil di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat 11 Mei 2018.

    Menurut Menlu Retno Marsudi, salah satu kendala adalah bahasa yang digunakan Brasil dalam dokumen perdagangan dua negara.

    Baca: Jokowi-PM Vietnam Bahas Upaya Genjot Perdagangan USD 10 M di 2020

    Dalam pertemuan Menlu Retno dengan Nunes dibahas bagaimana mempermudah perdagangan misalnya, formulir-formulir impor dari Brasil hanya ada dalam bahasa Portugis. Semua dokumen perdagangan dan komunikasi menggunakan bahasa Portugis yang tentunya menyulitkan pengusaha Indonesia melakukan ekspansi pasar.

    Baca: Menlu Nunes: Brasil Upayakan Kerja sama Indonesia dengan Mercosur

    "Saya sampaikan agar formulir-formulir itu dapat diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Portugis ada versi bahasa Inggris," ujar Menlu Retno ditemui usai pertemuan.

    Nantinya alih bahasa dokumen diharapkan membantu pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspansi dagang di Brasil. Padahal tercatat total perdagangan Indonesia dan Brasil pada tahun 2017 sebesar US$ 3,18 miliar atau sekitar Rp 44 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.