TEMPO.CO, Jakarta - Raja Malaysia Sultan Muhammad V telah setuju untuk memberikan pengampunan kepada pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, yang saat ini tengah menjalani hukuman di penjara. Anwar divonis 5 tahun penjara atas dakwaan menyodomi asistennya.
Baca: Mahathir Menang Pemilu, Jadi Perdana Menteri Malaysia Lagi
"Raja telah menyampaikan kesediaannya untuk mengampuni Datuk Sri Anwar secepatnya," kata Mahathir Mohamad kepada jurnalis pada Jumat, 11 Mei 2018, seperti dikutip South China Morning Post, Jumat, 11 Mei 2018.
Mahathir merupakan pemimpin koalisi Pakatan Harapan yang memenangi pemilu Malaysia dengan suara mayoritas pada 9 Mei 2018. Mahathir dan Anwar Ibrahim bersatu dalam koalisi partai untuk mengalahkan Perdana Menteri Najib Razak dengan partai pengusungnya, Barisan Nasional, dalam pemilu kemarin. Najib maju lagi dalam pemilu. Namun, untuk pertama kalinya, partai yang mengusungnya dikalahkan partai koalisi pimpinan Mahathir.
Anwar Ibrahim melambaikan tangan ke para pendukungnya usai persidangan atas tuduhan sodomi yang dihadapinya di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (9/1). REUTERS/Bazuki Muhammad
Baca: Kalahkan Najib Razak, Mahathir Mohamad Dilantik Jadi PM Malaysia
Mahathir kemudian meminta raja untuk memberikan pengampunan kepada Anwar. "Ini berarti pengampunan penuh. Dia seharusnya dibebaskan secepatnya begitu dia dimaafkan," ujar Mahathir.
Mahathir, 92 tahun, telah berjanji untuk menyerahkan seluruh pemerintahan kepada Anwar jika pemilu dimenangi koalisi.
Baca: Menang Pemilu, Mahathir Bilang Ini Soal Najib Razak
Dalam jumpa pers kemarin, Mahathir yang didampingi Presiden PKR Wan Azizah Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng, Presiden Partai Amanah Mohammad sabu, dan Presiden PPBM Muhyiddin Yassin mengatakan pimpinan empat partai telah menulis surat kepada raja bahwa anggota parlemen terpilih telah mendukung Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Kemenangan Pakatan Harapan ini mengakhiri dominasi koalisi Barisan Nasional yang telah berkuasa di Malaysia selama 61 tahun, termasuk saat Mahathir menjadi perdana menteri pada 1981-2003.