PBB Desak Rezim Korea Utara Bebaskan 6 Tahanan Korea Selatan

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kenneth Bae, warga A.S yang baru dilepaskan dari hukuman penjara di Korea Utara dalam konferensi pers di Pangkalan udara McChord Field, Washington, 8 November 2014. REUTERS/Anthony Bolante

    Kenneth Bae, warga A.S yang baru dilepaskan dari hukuman penjara di Korea Utara dalam konferensi pers di Pangkalan udara McChord Field, Washington, 8 November 2014. REUTERS/Anthony Bolante

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB meminta Korea Utara untuk membebaskan 6 warga Korea Selatan karena prihatin atas kondisi penahanannya.

    Pemantau khusus, Tomas Ojea Quintana, mengeluarkan pernyataan beberapa jam setelah tiga tahanan Amerika Serikat keturuan Koera, yang dibebaskan Pyongyang, tiba kembali di Washington.

    Baca: Korea Utara Bawa Tiga Tahanan Warga Amerika ke Pyongyang

     

    Quintana mendesak Korea Utara untuk membebaskan enam tawanan Korea Selatan, termasuk tiga pendeta.

    "Saya tetap prihatin dengan laporan tahanan asing belum menerima proses hukum yang semestinya dan dapat ditahan dalam kondisi tidak manusiawi tanpa akses konsuler," katanya, seperti dilansir Reuters pada Jumat, 11 Mei 2018.

    Seorang pria melihat sebuah layar yang menampilkan sosok Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Seoul, Korea Selatan, 10 Agustus 2017. Rencana pertemuan Trump dengan Kim terjadi seusai delegasi Korea Selatan melakukan pertemuan dengan Korea Utara. (AP Photo/Ahn Young-joon, File)

    "Selain itu, seiring dengan berlangsungnya pembicaraan perdamaian, penilaian menyeluruh dari keseluruhan sistem penjara di Korea Utara akan menjadi tidak terhindarkan."

    Baca: Korea Utara Bebaskan Tiga Tahanan Amerika Serikat

     

    Karena hubungan internasional dengan Korea Utara telah mencair, Quintana menyerukan perlunya perundingan tentang program nuklir disertai dengan pembicaraan soal adanya dugaan penyiksaan dan kamp tahanan politik.

    Rezim Korea Utara, yang tidak mengakui mandat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, menyangkal tuduhan soal adanya dugaan meluasnya praktek pelanggaran HAM terhadap rakyatnya.

    Sebuah laporan 2014 oleh komisi penyelidikan PBB mencatat pelanggaran besar-besaran termasuk kamp penjara besar, kelaparan dan eksekusi.

    Ratusan ribu orang diperkirakan ditahan di Korea Utara dengan beberapa di antaranya merupakan tahanan asing. Para tahanan termasuk dari Kanada, Australia, Korea Selatan dan Amerika Serikat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.