Pemilu Malaysia, 5 Hal yang Perlu Diketahui

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Kiri) Najib Razak, inkumber Perdana Menteri Malaysia selama 9 tahun terakhir, (Kanan) Mahathir Mohamad, eks Perdana Menteri Malaysia yang pernah menjabat selama 22 tahun. Kinibiz

    (Kiri) Najib Razak, inkumber Perdana Menteri Malaysia selama 9 tahun terakhir, (Kanan) Mahathir Mohamad, eks Perdana Menteri Malaysia yang pernah menjabat selama 22 tahun. Kinibiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Rabu ini, 9 Mei 2018, Malaysia menggelar pemilihan umum ke-14 sejak negeri itu bebas dari koloni Inggris pada 1957. Jika pesta demokrasi ini dianggap sebagai sebuah drama film, alur ceritanya mengada-ada. "Tapi itulah Malaysia," tulis Al Jazeera, Rabu.

    Ada lima hal yang perlu diketahui tentang pemilihan umum Malaysia, hari ini:

    Inkumben
    Perdana Menteri Najib Razak, putra mantan Perdana Menteri dan seorang politikus karir, adalah anggota partai politik elite. Dia berasal dari partai berkuasa Barisan Nasional yang memegang kekuasaan sejak negeri itu merdeka pada 1957.

    Baca: Sehari Menjelang Pemilu Malaysia, Dukungan Najib Turun

    Suasana di salah satu tempat pemungutan suara pada pemilu Malaysia, Rabu, 9 Mei 2018. Awang Azman

    Namun, Najib terkait dengan skandal korupsi di perusahaan milik negara, 1Malaysia Development Berhard (1MDB). Menurut dakwaan jaksa, Najib mencuri uang negara lebih dari US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 64 triliun (kurs Rp 14.085). "Sebagian uang tersebut, diduga mengendap di rekening pribadi Najib."

    Najib menolak tudingan tersebut seraya mengatakan bahwa duit itu berasal dari sumbangan keluarga kerajaan Arab Saudi dan telah dikembalikan.

    Efek Mahathir
    Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, mentor Najib, tampil kembali ke gelanggang politik. Dia sebelumnya pernah mundur dari Barisan Nasional, selanjutnya membentuk partai baru dan beraliansi dengan politikus lainnya yang pernah dipenjarakan selama memimpin Malaysia, termasuk bekas wakilnya yang sekarang menjadi pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim.

    Pria gaek berusia 92 tahun itu memimpin Pakatan Harapan atau Aliansi Harapan bersama sejumlah kelompok oposisi. "Kali ini, kami mengalahkan pemerintah sebab kami bersatu," kata Mahathir di depan ribuan pendukungnya di Kuala Lumpur, Ahad, 6 Mei 2018.

    "Mengapa kami ingin mengalahkannya? Sebab mereka adalah sebuah pemerintahan pencuri," ucapnya.

    Biaya Hidup Meningkat
    Ingar bingar skandal 1MDB nyaris tak terdengar di kalangan pedesaan yang menjadi pendukung pemerintah.

    Namun, ketidakpuasan atas meningkatnya biaya hidup di pedesaan dan kampung nelayan sangat terasa. Hal itu diketahui dari keluhan Mohd Fadli Rusni, seorang warga Sabak Bernam, kawasan yang bisa ditempuh dua jam dari Kuala Lumpur. "Sekarang ini, kami bekerja lebih lama beberapa jam hanya untuk bertahan hidup."

    Dia menyalahkan kebijakan pemerintah yang menerapkan pajak barang dan jasa tiga tahun lalu. "Kebijakan tersebut membuat biaya hidup tinggi."Sejumlah warga Malaysia sedang mengantre di salah satu tempat pemungutan suara untuk pemilu Rabu, 9 Mei 2018. Awang Azman

    Peluang Oposisi
    Hasil survei yang dilakukan oleh Merdeka Centre pekan lalu menunjukkan kelompok oposisi meraih beberapa kemenangan, namun belum menguasai parlemen sepenuhnya.

    Baca: Eksklusif -- Pemilu Malaysia Hari Ini, Sekjen Umno Bilang ...

    Suara Pecah
    Ketidakkompakan kelompok oposisi menguntungkan pemerintah berkuasa. Sejak tidak disepakatinya hukum Islam atau hudud di negara bagian Kelantan, Partai Islam Malaysia atau PAS mundur dari pakta oposisi. PAS pernah meraih 158 dari 222 kursi yang tersedia di parlemen. Prestasi ini tertinggi sejak PAS tampil di pemilu Malaysia.

    Siapa yang Menang
    Para pengamat mengatakan, pemilihan umum di Malaysia akan berjalan ketat. Tetapi mereka memprediksi Barisan Nasional akan memenangkannya. "Pakatan Harapan bakal tampil gemilang dan populer, tetapi hal itu bukan berarti mereka bisa berkuasa di pemerintahan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.