Kebenaran Terungkap, TKI Selamat dari Hukuman Mati

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. Tidak punya bekal pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang minim, membuat Warga Indonesia kerap menjadi korban oknum untuk bisa memasuki mereka ke negara lain secara tidak sah (ilegal) untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. Tidak punya bekal pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang minim, membuat Warga Indonesia kerap menjadi korban oknum untuk bisa memasuki mereka ke negara lain secara tidak sah (ilegal) untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, Hariyanto, menghadapi banyak permasalahan TKI yang harus dibantu penyelesaiannya. Sejak Januari 2018 sampai Maret 2018, pihaknya menerima hampir 800 pengaduan TKI bermasalah.

    Baca: Ini Indikasi Sederhana Perdagangan Manusia

    Hariyanto, Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia, menceritakan kasus-kasus yang sedang ditangani, Minggu, 6 Mei 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    Kepada Tempo, Hariyanto menceritakan, dari ratusan kasus yang pernah ditanganinya, setidaknya ada dua kasus yang sampai sekarang sulit dilupakannya. Pertama adalah saat dia mengupayakan penyelesaian kasus TKI di Arab Saudi bernama Mainah, 41 tahun, dari Indramayu.

    Mainah dituduh membunuh dua anak majikan dan sudah divonis hukuman mati. Dia sudah berada dipenjara hampir empat tahun, tetapi berhasil lolos dari hukuman berat itu.

    "Kami melakukan lobi dengan keyakinan Mainah tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan," kata Hariyanto, Minggu, 6 Mei 2018.

    Keyakinan tim SBMI itu terjawab saat ada seorang dokter dari Mesir di Arab Saudi mengajukan diri untuk melakukan autopsi ulang. Hasilnya, dokter tersebut menyimpulkan tidak mungkin luka-luka sayatan di tubuh dua anak majikan Mainah itu ditujukan untuk membunuh.

    Hasil autopsi ini pun akhirnya membuka tabir kebenaran. Mainah sebenarnya berusaha menyelamatkan dua anak majikannya yang sedang bermain perang-perangan dengan menggunakan silet. Jika Mainah satu jam saja terlambat menolong, maka dua anak majikannya itu bisa benar-benar tewas kehabisan darah.

    Baca: Kemenlu Ungkap Kasus Perdagangan Manusia di Perikanan Afrika

    Kasus kedua yang masih teringat di kepala Hariyanto adalah saat menolong dua TKI remaja perempuan asal Indramayu yang menjadi korban perdagangan manusia. Remaja itu berusia 16 tahun dan 18 tahun yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, namun faktanya malah dijadikan pekerja seks.

    Salah satu korban berhasil menghubungi keluarga dan menceritakan nasib mereka. Keluarga pun lalu menghubungi SBMI untuk meminta pertolongan. Upaya memulangkan korban tidak mudah karena pelaku perdagangan manusia ini mencoba mengelabuhi dan tidak ada kepolisian yang mau membantu.

    Jalan keluar mulai diperoleh ketika salah satu orang tua korban menghubungi orang yang mengantar dua TKI tersebut kepada pelaku. Upaya membebaskan korban diselimuti ketegangan dan aksi saling kerja bak film-film laga karena pelaku takut ditangkap aparat. Mereka lalu 'melempar' salah satu korban dari kendaraan yang ditumpangi dan segera melarikan diri.

    "Saat kami tolong, korban ini malah bilang tolong selamatkan temannya yang lebih dulu dilempar ke jalan tol. Temannya dalam keadaan lumpuh karena dipukuli. Namun saat kami cari ke area yang dituju, korban yang dimaksud sudah tidak ditemukan. Dia sudah hilang," kata Hariyanto.

    Akan tetapi, secara mengejutkan, korban hilang itu satu tahun kemudian muncul. Dia rupanya diselamatkan oleh seorang supir truk yang hampir melindasnya di jalan tol. Supir truk itu merawat korban yang trauma berat dan sulit bicara. Kedua TKI korban perdagangan manusia itu, sekarang berada di Indonesia dan beberapa kali terlibat dalam kampanye melawan perdagangan manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.