Eksklusif -- Sekjen Umno Bilang Ini Soal Polisi Periksa Mahathir

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Umno Malaysia, Tengku Adnan Tengku Mansor, mengatakan polisi wajib memeriksa bekas Perdana Menteri Mahahthir Mohamad jika ada pengaduan soal klaim terjadinya upaya sabotase atas pesawat jet yang akan ditumpangi Mahathir pada akhir April 2018.

Rencana polisi untuk memeriksa Mahathir menggunakan Undang-Undang Anti-Berita Bohong atau Anti-Fake News Act dikirik. Pengamat politik Malaysia, Bridget Wels, mengatakan rencana seperti itu malah mencerminkan sikap berlebihan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Baca: Najib Vs Mahathir Beradu Siaran Langsung Jelang Pemilu Malaysia

“Kritik dari berbagai pihak itu hal yang wajar,” kata Tengku Adnan kepada Tempo lewat aplikasi WhatsApp, Senin, 7 Mei 2018.

Ilustrasi Pemilu Malaysia pada 9 Mei 2018. Free Malaysia Today

Dimintai tanggapannya soal kritik Welsh, Adnan mengatakan,”Dia punya pandangannya sendiri sama seperti setiap analis politik.”

Baca: Polisi Malaysia Selidiki Mahathir terkait Klaim Sabotase Pesawat

Pada pekan lalu, polisi Malaysia menyatakan akan memeriksa bekas Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, menggunakan undang-undang itu terkait klaim adanya upaya sabotase terhadap pesawat jet yang akan digunakannya ke Langkawi. Saat itu, Mahathir hendak mendaftar sebagai kandidat anggota parlemen dari koalisi oposisi Pakatan Harapan.

Dalam pernyataannya di sebuah acara kampanye baru-baru ini, Mahathir balik menantang polisi untuk menangkapnya. Mahathir mengatakan klaim itu dilakukan karena selama ini dia tidak pernah mengalami kerusakan pesawat. Namun pada saat akan menaiki pesawat untuk mengurus pendaftaran dirinya sebagai kandidat parlemen dari Langkawi, ban pesawat jet yang disewanya rusak sehingga pesawat tidak bisa terbang.

Kepada Tempo, Bridget Welsh menyesalkan rencana polisi memeriksa Mahathir. “Respon terhadap isu pesawat itu merupakan bentuk reaksi berlebihan oleh Najib. Itu hanya akan menjadi senjata makan tuan dan menimbulkan banyak simpati kepada kepada Mahathir,” kata Bridget Welsh kepada Tempo lewat email, Kamis, 3 Mei 2018.

Hari ini, Selasa, 8 Mei 2018 pemilu Malaysia 2018 memasuki hari terakhir masa kampanye. Sekitar 15 juta pemilik suara akan memilih pada Rabu, 9 Mei 2018. Baik Mahathir dan Najib akan menggunakan hari terakhir ini untuk berkampanye dan menyiarkannya secara langsung lewat saluran televisi dan Facebook.

Ada dua koalisi besar yang bertarung yaitu Barisan Nasional, yang merupakan koalisi 13 partai pendukung pemerintah pimpinan Najib Razak, yang telah menjabat sebagai PM selama 9 tahun terakhir. Dan koalisi oposisi Pakatan Harapan, yang diusung 4 partai dan menjagokan Mahathir Mohamad, yang pernah menjabat PM selama 22 tahun, sebagai PM untuk lima tahun berikutnya. 

Pengamat independen dan lembaga swadaya masyarakat Bersih mengkritik pelaksanaan pemilu Malaysia 2018 sebagai penuh kecurangan dari kotor menjadi sangat kotor untuk kepentingan Barisan Nasional dan merugikan Pakatan Harapan.

“Pemerintah Malaysia memanfaatkan berbagai instrumen kekuasaannya untuk menggunakan cara kotor hingga sangat kotor kali ini,” kata Welsh kepada Tempo lewat email, Kamis, 3 Mei 2018.

Dalam salah satu kampanye, Mahathir bertanya kepada Najib mengapa takut dengan spanduk bergambar fotonya sehingga ada pencopotan spanduk di beberapa daerah.