Eks Sekjen PBB Minta Facebook Bentuk Timsus

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kofi Annan. REUTERS/Khaled al-Hariri

    Kofi Annan. REUTERS/Khaled al-Hariri

    TEMPO.CO, JakartaFacebook harus mempertimbangkan gagasan untuk membuat tim khusus atau timsus yang akan merespon dengan cepat ancaman-ancaman kekerasan sekte di beberapa negara risiko tinggi. Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, mengatakan Myanmar termasuk negara berisiko tinggi terhadap ancaman kekerasan sekte.

    Baca: Berselisih, Pendiri dan CEO Whatsapp Mundur dari Facebook 

    Ilustrasi Penyebaran Hoax di Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tanggapan itu disampaikan Annan saat ditanya oleh Kepala Produk Facebook, Chris Cox, soal apakah dia memiliki sebuah rekomendasi untuk Facebook untuk melindungi perusahaan itu dari pesta demokrasi suatu negara. Menurut Annan Facebook harus memperhatikan kondisi sosial, dimana orang-orang tampaknya memasukkan pesan-pesan berbahaya sehingga Facebook sebaiknya melakukan pemantauan bahasa dalam hal ini.          

    Baca: Salah Kelola Data 50 Juta Pengguna, Bos Facebook Akui Bersalah 

    “Facebook dapat membuat semacam tim respon cepat, yang bisa menanggapi situasi ini. Ketika Anda melihat pesan beracun ini mulai berkembang, maka tim ini akan mengevaluasi terkait masukan apa yang dapat mereka berikan kepada komisi pemilihan umum atau pihak-pihak terkait,” kata Annan, seperti dikutip dari Reuters.com pada Jumat 5 Mei 2018.    

    Data Facebook memperlihatkan ada lebih dari 7.500 karyawan Facebook yang mengevaluasi unggahan-unggahan sesuai panduan kepatuhan Facebook. Namun di sejumlah negara, Facebook mengakui tidak memiliki tim evaluasi unggahan. Sebelumnya pada April 2018, Facebook telah mengungkapkan pihaknya membutuhkan lebih banyak karyawan untuk bekerja di sektor publik di Myanmar. 

    Pada Maret 2018, para ahli HAM PBB melakukan investigasi dugaan terjadinya pembantaian di Myanmar dan Facebook telah ‘memainkan peran’ dalam menyebarkan ujaran kebencian di negara itu. Hampir 700.000 penduduk etnis minoritas Rohingya, Myanmar, melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh sejak meletupnya aksi pembantaian yang diduga dilakukan oleh militer Myanmar pada Agustus 2017 lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.