Senin, 10 Desember 2018

Krisis Listrik di Gaza, Palestina Berutang ke Perusahaan Israel

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita Palestina memegang lilin yang digunakan sebagai penerangan saat malam hari akibat pemutusan listrik di Gaza, 11 Juni 2017.  REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Seorang wanita Palestina memegang lilin yang digunakan sebagai penerangan saat malam hari akibat pemutusan listrik di Gaza, 11 Juni 2017. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemasok listrik Palestina di Ramallah, PETL, menyepakati perjanjian utang dengan perusahaan listrik Israel, Israel Electric Corporation (IEC) untuk cukupi pasokan listrik di kawasan Gaza.

    Dikutip dari Middle East Monitor, 2 Mei 2018, PETL meneken kontrak utang ke IEC sebesar 1 miliar shekel atau setara US$ 277 juta. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dengan jaminan pembayaran listrik pelanggan di Palestina.

    Baca: Krisis Listrik, Nyawa 200 Bayi di Rumah Sakit di Gaza Terancam

    Seorang wanita Palestina menggendong anaknya yang sakit melintasi lorong di RUmah Sakit Durra, Gaza, 6 Februari 2018. Rumah sakit di Jalur Gaza terancam tutup karena krisis listrik, karena pasokan bahan bakar untuk genset diperkirakan akan habis dalam waktu 10 hari. REUTERS/Mohammed Salem

    PETL akan mendapat distribusi listrik IEC melalui empat sub-stasiun yang dibangun IEC untuk PETL guna didistribusikan ke pemukiman Palestina. PETL akan mendapat hak distribusi, operasional, dan hak kepemilikan sub-stasiun listrik.

    Baca: Belanda Marah, Israel Sita Panel Listrik Tenaga Surya Palestina

    Langkah berutang ke Israel  dilakukan untuk memenuhi pasokan listrik di Gaza. Kementerian Energi Gaza menyatakan Gaza mengalami kemerosotan pasokan listrik usai pendonor menghentikan bantuan. Hanya 37 persen kebutuhan listrik Gaza terpenuhi ataulistrik mengalir hanya selama enam jam per hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.