Amerika Serikat dan Libya Teken Kerja Sama Keamanan dan Hukum

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang mengibarkan bendera nasional Libya saat merayakan ulang tahun keempat revolusi di Martyrs Square, Tripoli, 17 Februari 2015. Hazem Turkia/Anadolu Agency/Getty Images

    Sejumlah orang mengibarkan bendera nasional Libya saat merayakan ulang tahun keempat revolusi di Martyrs Square, Tripoli, 17 Februari 2015. Hazem Turkia/Anadolu Agency/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat dan Libya meneken kerja sama keamanan minggu lalu di Tunisia. Seperti dikutip Middle East Monitor, 2 Mei 2018, Kesepakatan ditandatangani Charge d'Affairs atau Delegasi Urusan Luar Negeri Amerika Serikat untuk Libya, Stephanie Williams, dan Wakil Menteri Luar Negeri Libya, Lutfi Al-Maghrabi. Kerja sama termasuk memorandum keamanan bandara dan pakta mendukung kebijakan, sektor pengembangan penjara dan hukum.

    "Penandatanganan ini untuk melatih kader Libya dalam bidang terkait dengan dana dan dukungan Amerika Serikat," ujar Kementerian Luar Negeri Libya.

    Baca: Haftar, Bekas Kepercayaan Muammar Gadhafi Kembali ke Libya

    Secara khusus, keamanan berupa intalasi keamanan sistem bandara dan verifikasi dukumen di perbatasan, juga pelatihan untuk pengembangan sistem peradilan di Libya.

    Kedua pihak mengindikasikan penguatan kerja sama bilateral termasuk ekonomi, budaya, dan sektor lainnya pada masa mendatang. Tantangan kedua negara kini menyokong stabilitas Libya usai jatuhnya rezim Qaddafi.

    Kesepakatan ini memulai langkah baru Amerika Serikat di Libya usai operasi militer yang menewaskan pemimpin Libya Muammar Qaddafi. Operasi militer Amerika Serikat ke Libya dimulai pada 2011 oleh pemerintahan Barrack Obama beserta negara sekutu Amerika Serikat di Eropa.

    Ratusan warga Libya merayakan ulang tahun ketiga pemberontakan melawan Muammar Gaddafi di Lapangan Kebebasab di Benghazi (17/2). REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

    Baca: Putra Muammar Gaddafi Ikut Pemilihan Presiden Libya

    Libya saat rezim Qaddafi dituduh memiliki senjata nuklir dan berencana untuk mengembangkan program nuklir. Pada 2003 Libya sepakat Amerika Serikat dan Inggris melucuti program nuklirnya untuk melonggarkan sanksi internasional terhadap Libya. Namun pada tahun 2011 pemerintahan Qaddafi dihantam Arab Spring yang memunculkan kelompok pemberontak menentang Qaddafi, kemudian disusul operasi militer yang digagas Amerika Serikat dan sekutu ke Libya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.