TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pengamat politik dari Malaysia, Awang Azman, mengatakan Perdana Menteri Najib Razak menjadi tokoh yang tidak popular karena kebijakan ekonominya membuat harga menjadi tinggi.
Najib menerapkan kebijakan goods and services tax (GST), yang membuat harga-harga barang menjadi naik.
“Kebijakan GST ini dianggap oleh para calon pemilih sebagai penyebab utama meningkatnya biaya hidup di Malaysia,” kata Awang kepada Tempo lewat WhatsApp, Jumat, 27 April 2018. Awang merupakan salah satu pengajar di University Malaya di Akademi Studi Melayu.
Baca: Terkena Diskualifikasi,Tian Chua: Posisi PM Najib Razak Goyah
Awang mengatakan koalisi oposisi Pakatan Harapan memanfaatkan isu GST ini untuk meraih simpati publik. “PH berjanji akan menghapus GST jika berhasil menguasai Putrajaya,” kata Awang.
Aktivis dari Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih), melakukan reli di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 November 2016. Merekan menuntut PM Najib Razak mundur atas skandal keuangan. AP/Lim Huey Teng
Putrajaya adalah kompleks pemerintahan Malaysia, yang dibangun pada era PM Mahathir Mohamad, yang memerintah selama 22 tahun dan pensiun pada 2003. Mahathir sekarang mendirikan Partai Pribumi Malaysia Bersatu dan bergabung dengan koalisi oposisi Pakatan Harapan setelah keluar dari Partai Umno pada 2016.
Baca: PM Najib Razak Bantah Malaysia akan Bangkrut, Ini Buktinya
Oposisi Pakatan Harapan ini dimotori Partai Keadilan Rakyat, yang didirikan oleh bekas wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Dulu, pemerintahan Mahathir melaporkan Anwar, yang merupakan wakilnya, dengan tudingan korupsi dan sodomi.
Awang menjelaskan, pemerintahan Mahathir dan Abdullah Badawi, yang menggantikan, tidak menerapkan kebijakan GST ini, yang cenderung dinilai kontroversial oleh publik. “Dan pemerintah masih bisa berfungsi. Ini komentar dari akar rumput,” kata Awang.
Kebijakan GST dan juga skandal dugaan korupsi 1MDB membuat citra PM Najib menurun. “Berdasarkan survei, PM (Najib) merupakan PM yang paling tidak populer yang berkompetisi pada pemilihan umum dalam sejarah Malaysia,” kata Awang.
Menanggapi kritik soal kebijakan GST ini, Najib mengatakan dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai layanan masyarakat. Nilainya mencapai sekitar 45 miliar ringgit atau Rp159,4 triliun.
“Dana ini digunakan untuk mensubsidi layanan pendidikan, kesehatan, nelayan dan petani,” kata Najib Razak. Jika kebijakan ini diganti dengan sales and services tax (SST) maka keuangan negara bisa mengalami defisit,” kata dia pada awal Maret 2018 seperti dilansir Straits Times.
