Kim Jong Un Berdamai, Hoppi Yoon: Ada Faksi Militer Garis Keras

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, berjalan bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di desa Panmunjom di dalam Zona Demiliterisasi Korea (DMZ), Korea Selatan, 27 April 2018. Ini untuk pertama kalinya, seorang pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di tanah Korea Selatan sejak perang Korea yang terjadi tahun 1950 hingga 1953. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

    Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, berjalan bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di desa Panmunjom di dalam Zona Demiliterisasi Korea (DMZ), Korea Selatan, 27 April 2018. Ini untuk pertama kalinya, seorang pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di tanah Korea Selatan sejak perang Korea yang terjadi tahun 1950 hingga 1953. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hubungan internasional dari President University, Cikarang, Dr Hoppi Yoon, mengatakan ada sejumlah tantangan pasca penandatanganan kesepakatan damai antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

    Hoppi mensinyalir faksi militer konservatif Korea Selatan dan faksi militer garis keras Korea Utara merupakan dua kelompok yang selama ini diuntungkan karena terjadinya ketegangan dan konfrontasi antara kedua negara.

    Baca:  Tiba di Korea Selatan, Kim Jong Un: Sejarah Baru Dimulai Sekarang

     

    “Maka kekuatan-kekuatan ini mungkin saja bakal mengintervensi upaya rekonsiliasi inter-Koea dan upaya mewujudkan kemakmuran bersama,” kata Hoppi kepada Tempo lewat email, Sabtu, 28 April 2018. 

    Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berpose bersama istri mereka, Kim Ri Sol Ju dan istri Moon Kim Jung-sook di desa Panmunjom di dalam zona demiliterisasi, Korea Selatan, 27 April 2018. REUTERS/Pool

    Tantangan lainnya, Hoppi melanjutkan, adalah membangun kesepakatan untuk membantu perekonomian Korea Utara, yang menderita akibat sanksi ekonomi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Baca: Kim Jong Un dan Moon Jae-in Teken Deklarasi Perdamaian Korea

     

    Menurut Hoppi, AS, Korea Selatan, Cina, Jepang dan Rusia harus memberikan sesuatu kepada Korea Utara. “Kuncinya adalah menjamin keamanan Korea Utara dan memberikan bantuan ekonomi,” kata Hoppi.

    Namun, ada kemungkinan AS dan Korea Selatan, atau AS dan Cina tidak bisa menyepakati paket bantuan ekonomi untuk Korea Utara. “Jika itu terjadi semuanya bisa menjadi sia-sia,” kata Hoppi, yang juga mengajar teori hubungan internasional di University President di Cikarang, Jawa Barat.

    Associate Professor, Dr Hoppi Yoon, Departmen Hubungan Internasional, President University, Indonesia. Istimewa

    Seperti dilansir Reuters dan Korea Herald, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, bertemu dan menyepakati Deklarasi Panmunjom pada pertemuan puncak yang berlangsung selama satu hari pada Jumat, 27 April 2018.

    Kedua pemimpin bersepakat mengakhiri Perang Korea, yang ditandai gencatan senjata pada 1953 namun belum pernah dinyatakan secara resmi berakhir. Moon dan Kim juga menyepakati denuklirisasi Semenanjung Korea seperti diminta oleh masyarakat dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Moon Jae-in dan Kim Jong Un, yang baru bertemu pertama kali itu, juga berjanji akan saling mengunjungi dalam waktu dekat selain mempertemukan keluarga Korea yang terpisah akibat perang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.