Partai Umno Pimpinan Najib Razak Berhentikan 16 Anggota karena...

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak meneteskan air mata saat jumpa pers terkait penelitian puing pesawat Malaysia Airlines MH370 di Kuala Lumpur, Malaysia, 6 Agustus 2015. Kepastian puing yang ditemukan adalah milik MH370 didapat setelah dilakukan penelitian di sebuah pusat pengujian aeronotika di dekat Toulouse, Prancis. AP/Vincent Thian

    Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak meneteskan air mata saat jumpa pers terkait penelitian puing pesawat Malaysia Airlines MH370 di Kuala Lumpur, Malaysia, 6 Agustus 2015. Kepastian puing yang ditemukan adalah milik MH370 didapat setelah dilakukan penelitian di sebuah pusat pengujian aeronotika di dekat Toulouse, Prancis. AP/Vincent Thian

    TEMPO.COPutra Jaya – Partai Umno Malaysia, yang dipimpin PM Najib Razak, memutuskan untuk memberhentikan 16 orang pengurus, yang menggugat partai ke Pengadilan Tinggi setempat hanya dua pekan menjelang pemilihan umum 9 Mei 2018.

    Para anggota Umno ini menggugat keabsahan partai karena belum menggelar pemilihan ketua umum, yang mundur hingga lima tahun dan baru akan digelar pada April 2019.

    Baca: 2 Pekan Menjelang Pemilu Malaysia, 16 Pengurus Umno Gugat Partai

    Sekretaris Jenderal Umno, Tengku Adnan Tengku Mansor, mengatakan para anggota yang menggugat itu melanggar anggaran dasar partai yang menetapkan anggota partai tidak boleh membawa masalah internal partai ke pengadilan.

    Baca: Eksklusif - Oposisi: Pemilu Malaysia 'Hidup - Mati' bagi PM Najib

    “Saya sudah mendiskusikan hal ini dengan pengacara partai kemarin. Saya akan mengeluarkan surat pemberhentian untuk 16 orang ini,” kata Adnan seperti dilansir New Straits Times, Sabtu, 21 April 2018.

    Pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Mahathir Mohamad (memegang mikrofon), dan Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail (berkerudung). Utusan Online/Saharuddin Abdullah

    Seperti dilansir Straits Times, pengacara penggugat, Haniff Khatri Abdulla, mengatakan pemilihan ketua umum Umno telah ditunda dua kali.

    “Kami berpendapat uji materil (judicial review) dibutuhkan karena kegagalan Umno untuk taat kepada konstitusinya sendiri,” kata Haniff Khatri Abdulla, pengacara yang mewakili para penggugat, di Kuala Lumpur Courts Complex, 20 April 2018.

    Menurut Haniff, konstitusi Umno mengatur penundaan pemilihan ketua umum paling lama tiga tahun. Sedangkan saat ini, waktu penundaan telah berlangsung selama lima tahun.

    Penggugat meminta pengadilan untuk memerintahkan instansi Registrar of Societies, yang berada dalam naungan kementerian Dalam Negeri, untuk membekukan kegiatan Umno hingga keluarnya putusan pengadilan.

    Menurut Adnan, penundaan pemilihan ketua umum ini sudah memenuhi persyaratan yaitu mendapat izin dari institusi Registrar of Societies. Dia menuding tindakan para penggugat didalangi kekuatan eksternal. Dia juga menyebut ke-16 anggota Umno sebagai ‘tikus’ dari kelompok oposisi.

    “Dalang dari ini adalah pihak luar (oposisi), mereka tahu mereka lemah dan akan kalah lagi (pada pemilu),” kata Adnan.

    Adnan, yang juga menjabat sebagai Menteri Wilayah Federal Malaysia, menuding partai oposisi sebagai bermasalah seperti Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Partai Keadilan Rakyat dan Democratic Action Party. “Kami tidak bermasalah karena mengikuti aturan yang ditetapkan instansi RoS,” kata dia.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.