India Sahkan Hukuman Mati bagi Pelaku Perkosaan Anak

Reporter

Asifa Bano, anak perempuan usia 8 tahun, menjadi korban kekejaman sekelompok orang anti- Muslim di India dan praktek suap polisi India.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Persatuan India menyetujui pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku perkosaan terhadap anak-anak di bawah usia 12 tahun. Keputusan itu diambil setelah unjuk rasa besar-besaran atas 2 kasus perkosaan brutal. 

Dikutip dari situs rt.com pada Minggu, 22 April 2018, Kabinet Persatuan India yang dikepalai oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada Sabtu, 21 April 2018, meloloskan sebuah perintah eksekutif untuk mengamandemen undang-undang tindak kriminal. Melalui amandemen itu, maka para pelaku perkosaan terhadap anak-anak di bawah usia 12 tahun akan menghadapi hukuman mati. Sedangkan para pelaku perkosaan remaja di bawah 16 tahun, akan menghadapi ancaman hukuman berat, yakni 10 tahun sampai 20 tahun penjara.

Baca: Pelaku Geng Perkosaan Asifa di India Mengaku Tak Bersalah

PM India Narendra Modi. AP/Lai Seng Sin

Baca: Perkosaan Gadis Ingusan, Kashmir India Tuntut Keadilan di Jalanan 

Amandemen itu, juga berupaya memperberat hukuman para pelaku perkosaan pada perempuan dewasa dengan hukuman penjara minimal 7 tahun sampai 10 tahun. 

Aksi unjuk rasa terjadi hampir di penjuru India setelah terjadi dua kasus perkosaan pada anak-anak. Beberapa aksi unjuk rasa berujung bentrokan.   

Kasus perkosaan pertama yang menjadi sorotan, terjadi pada Asifa, 8 tahun, yang diculik, disekap selama 5 hari dan mengalami geng perkosaan. Mayatnya lalu dibuang ke hutan dengan luka bekas cekikan. Diantara 8 pelaku adalah aparat kepolisian.   

Kasus kedua terjadi pada seorang remaja yang pada tahun lalu menjadi korban perkosaan seorang anggota parlemen partai BRJ, sebuah partai berkuasa di India. Korban mencoba melakukan aksi bakar diri setelah aparat kepolisian menolak memproses secara hukum kasusnya.






Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

1 hari lalu

Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

Parlemen Belarus mengajukan sebuah RUU yang akan memberlakukan hukuman mati pada PNS dan anggota militer Belarus, yang melakukan pengkhianatan


Perubahan Iklim, Petir Meningkat dan Tewaskan 907 Warga India Tahun Ini

1 hari lalu

Perubahan Iklim, Petir Meningkat dan Tewaskan 907 Warga India Tahun Ini

Sambaran petir meningkat lebih dari 111 kali, menewaskan 907 orang sepanjang tahun 2022 di India akibat perubahan iklim.


Rudolf Tobing Protes Kronologi Kejadian Rekonstruksi Pembunuhan Icha

2 hari lalu

Rudolf Tobing Protes Kronologi Kejadian Rekonstruksi Pembunuhan Icha

Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan Rudolf Tobing sesuai dengan pengakuan tersangka dan hasil rekaman CCTV.


India Beli Minyak Rusia, Ukraina: Tidak Pantas Secara Moral

2 hari lalu

India Beli Minyak Rusia, Ukraina: Tidak Pantas Secara Moral

India telah meningkatkan pembelian minyak murah Rusia enam kali lipat sejak invasi ke Ukraina pada Februari


Iran Hukum Mati Lebih dari 500 Orang Pada 2022

3 hari lalu

Iran Hukum Mati Lebih dari 500 Orang Pada 2022

Jumlah orang yang telah dihukum mati di Iran naik pada tahun ini.


Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyelundupan Sabu Dalam Anus di Bandara Soekarno Hatta

4 hari lalu

Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyelundupan Sabu Dalam Anus di Bandara Soekarno Hatta

Polisi menangkap dua tersangka yang membawa sabu dari Aceh ke Pulau Jawa di Bandara Soekarno Hatta. Penyelundupan sabu dalam anus.


Kim Jong Un Hukum Mati 2 Remaja Korea Utara karena Mengedarkan Drakor

4 hari lalu

Kim Jong Un Hukum Mati 2 Remaja Korea Utara karena Mengedarkan Drakor

Dua remaja Korea Utara dihukum mati oleh rezim Kim Jong Un di hadapan publik gara-gara ketahuan mengedarkan drama Korea.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

4 hari lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

4 hari lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


New Delhi Diselimuti Asap, India Larang Konstruksi Swasta

4 hari lalu

New Delhi Diselimuti Asap, India Larang Konstruksi Swasta

Pemerintah India melarang proyek konstruksi swasta di dalam dan sekitar New Delhi sebagai upaya mengurangi debu dan emisi