Jalan Panjang KBRI Arab Saudi Temukan TKI 28 Tahun Hilang Kontak

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KBRI Riyadh berhasil menyelamatkan seorang nenek usia 74 tahun yang putus kontak dengan keluarga di Indonesia selama 28 tahun. WNI bernama Jumanti binti Bejo Bin Nur Hadi alias Qibtiyah Jumanah. Sumber: KBRI Riyadh, Arab Saudi.

    KBRI Riyadh berhasil menyelamatkan seorang nenek usia 74 tahun yang putus kontak dengan keluarga di Indonesia selama 28 tahun. WNI bernama Jumanti binti Bejo Bin Nur Hadi alias Qibtiyah Jumanah. Sumber: KBRI Riyadh, Arab Saudi.

    TEMPO.CO, Jakarta - TKI asal Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur, yang hilang kontak selama 28 tahun ditemukan KBRI Riyadh, Arab Saudi. TKI itu adalah Jumanti binti Bejo Bin Nur Hadi alias Qibtiyah Jumanah, 74 tahun, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di ibukota Riyadh, Arab Saudi, sejak 1990.

    Baca: TKI Diperdagangkan: Bujuk Rayu dari Magelang hingga Malaysia  

    KBRI Riyadh berhasil menyelamatkan seorang nenek usia 74 tahun yang putus kontak dengan keluarga di Indonesia selama 28 tahun. WNI bernama Jumanti binti Bejo Bin Nur Hadi alias Qibtiyah Jumanah. Sumber: KBRI Riyadh, Arab Saudi. 

    Dalam keterangannya, Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menjelaskan proses pelacakan Jumanti atau majikan memanggilnya Qibtiyah, bermula dari laporan yang tersebar di media sosial pada 9 Maret 2018 mengenai seorang TKI yang bekerja di Arab Saudi. Dalam informasi itu disebut, TKI  tersebut selama 40 tahun dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan keluarga di Indonesia.

    Baca: 119 TKI Korban Trafficking Diselamatkan 

    Informasi ini lalu ditelusuri oleh KBRI Riyadh. Sayang, berdasarkan pengecekan di database KBRI, nama Jumanti tidak ditemukan. Hal ini menguatkan dugaan TKI tersebut tak pernah melakukan perpanjang paspor.   

    Jalan buntu ini, tak menghentikan langkah KBRI Riyadh, Arab Saudi, untuk mencari keberadaan Jumanti alias Qibtiyah. Titik terang posisi TKI asal Jawa Timur itu mulai terungkap, ketika KBRI mencoba menghubungi kerabat Jumanti alias Qibtiyah dan menemukan nama majikan Jumanti alias Qibtiyah, yakni Nourah Mohammed al-Daerim yang bertempat tinggal di Riyadh, Arab Saudi.     

    Namun saat dihubungi tim KBRI Riyadh, majikan Jumanti alias Qibtiyah berusaha untuk menghambat dan tidak koperatif. Mereka mengatakan Jumanti alias Qibtiyah sudah dipulangkan ke Indonesia 3 bulan lalu, padahal faktanya mereka menyembunyikannya.

    Pada 14 Maret 2018, KBRI Riyadh mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta bantuan menelusuri keberadaan Qibtiyah. Sayang, jalan yang ditempuh ini belum membuahkan hasil.   

    Pada tanggal 27 Maret 2018, Duta Besar Agus menyampaikan surat khusus kepada Gubernur Riyadh, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud yang juga keponakan Raja Salman, untuk membantu mencari Jumanti alias Qibtiyah. Beruntung, permintaan ini direspon. Gubernur Riyadh memerintahkan semua instansi di bawahnya untuk membantu KBRI Riyadh menemukan Jumanti alias Qibtiyah, yang sudah berusia senja. 

    Tim Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri juga melakukan tindakan dengan  menghubungi para WNI dan TKI yang pernah berinteraksi dengan Jumanti alias Qibtiyah, salah satunya adalah Niayah binti Kasimin yang bekerja pada kakak majikan Jumanti alias Qibtiyah. Niayah adalah TKI asal Malang. Dia telah berjasa menjadi sumber informasi strategis tentang keberadaan Jumanti alias Qibtiyah. 

    Pada 18 April 2018, TKI yang sudah manula asal Bondowoso ini, berhasil ditemukan dan dijemput oleh tim pelayanan WNI KBRI Riyadh. 

    “Sesuai jargon KBRI Riyadh, yakni kami datang untuk melayani dan bukan dilayani – kami datang untuk WNI dan NKRI bukan untuk pamer dasi, maka hak-hak Jumanti alias Qibtiyah akan diurus. KBRI Riyadh pun akan mengurus kepulangannya ke Indonesia,” kata Agus. 

    Jumanti alias Qibtiyah tidak mengalami tindak kekerasan, namun gajinya tidak rutin dibayarkan. Masih belum jelas alasan majikan melakukan penyekapan terhadapnya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.