Dokumen Diplomatik Bocor, Hubungan UEA - Arab Saudi Retak?

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kiri) Pemimpin negara Uni Emirat Arab, Bahrain, Egypt, Kuwait and Qatar. Ahram.org

    (dari kiri) Pemimpin negara Uni Emirat Arab, Bahrain, Egypt, Kuwait and Qatar. Ahram.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed kebakaran jenggot. Surat kabar Libanon, Al Akhbar mempublikasi dokumen-dokumen diplomatik rahasia berisi penolakan-penolakan Uni Emirat Arab terhadap kebijakan Arab Saudi.          

    Baca: Peraih Nobel Desak Arab Saudi dan UEA Tinggalkan Yaman

    PM dan Wakil Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum (tengah), berbincang dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, saat pemakaman putranya, di Dubai, 19 September 2015. REUTERS/Government of Dubai Media Office,

    Dalam pemberitaannya, Al Akhbar menyebut dokumen diplomatik yang bocor itu adalah dokumen yang dikirimkan oleh Duta Besar Uni Emirat Arab dan Duta Besar Yordania di Beirut kepada negara masing-masing. Salah satu dokumen yang bocor tertanggal 20 September 2017, mengungkapkan hasil pertemuan antara Duta Besar Yordania di Libanon, Nabil Masarwa dengan Duta Besar Kuwait untuk Libanon, Abdel-Al al-Qenaie. 

    “Putra Mahkota Abu Dhabi, sedang berupaya memutuskan hubungan dengan Kerajaan Arab Saudi,” demikian bunyi salah satu dokumen diplomatik yang bocor dan dipublikasi Al Akhbar, berdasarkan pernyataan Duta Besar Kuwait.

    Baca: Attiyah: Arab Saudi dan UEA Ingin Menyerang Qatar

    Dikutip dari situs Al-Jazeera pada Rabu, 18 Maret 2018, dokumen kedua tertanggal 28 September 2017 mengungkap pertemuan singkat antara Duta Besar Yordania dengan delegasi Uni Emirat Arab, Hamad bin Saeed al-Shamsi. Dalam dokumen itu dikatakan Duta Besar Yordania di Libanon melaporkan kepada pemerintahannya bahwa Uni Emirat Arab sangat yakin kebijakan-kebijakan Arab Saudi gagal, baik secara domestik dan luar negeri, khususnya di Libanon dan Uni Emirat Arab sangat tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Arab Saudi. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.