Karena Korupsi, Eks PM Pakistan Dilarang Pegang Jabatan Publik

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 26.1_inter_pakistanPMNawazSharif

    26.1_inter_pakistanPMNawazSharif

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung Pakistan menjatuhkan keputusan melarang mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif memegang jabatan publik setelah dia diduga terlibat korupsi tahun lalu.

    Laporan Al Jazeera menyebutkan, lima anggota Mahkamah Agung pada Jumat, 13 April 2018, sebagaimana diamanahkan konstitusi negara, bersuara bulat mendesak anggota legislatif bersikap jujur dan dapat dipercaya. "Bagi pelanggar, akan dikenai sanksi seumur hidup."

    Baca: Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, Mundur dari Jabatannya

    Maryam, putri Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif terganjal skandal fontgate alias warisan palsu untuk sembunyikan dugaan keterlibatan dalam Panama Papers. News.com.au

    Sharif diminta turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada Juli 2017 setelah kasus Panama Papers terkuak. "Dia dituding korupsi karena tak bisa menjelaskan secara terbuka gaji yang diterima dari putranya yang memiliki perusahaan di Uni Emirat Arab," tulis Al Jazeera.

    Baca: Nawaz Sharif Serukan Revolusi di Pakistan

    Kekerasan, Tantangan Terbesar Nawaz Sharif

    Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Sharif mengatakan, dia tidak pernah menerima gaji dan memegang posisi di perusahaan itu hanya untuk mempertahankan visa bisnisnya tetap berlaku di negara Teluk tersebut. Namun alasan yang diungkapkan Sharif tak bisa diterima oleh Mahkamah Agung Pakistan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.