Kebebasan Berekspresi di Thailand Mengerikan, Ini Buktinya

TEMPO.CO, Medan – Seorang peneliti dari Universitas Groningen, Belanda, Stanati Netipatalachoochote, berpesan jangan sekali-kali mengutuk atau mengecam pemerintah Thailand ataupun Raja jika hidup Anda ingin aman dari kerangkeng besi.

“Apa yang saya sampaikan bukanlah isapan jempol. Kebebasan berekspresi di Thailand mengerikan,” katanya kepada Tempo di sela rehat Dialog Kebebasan Berekspresi yang digelar AICHR Indonesia dan Malaysia di Medan, 11-12 April 2018.

Baca: Aktivis Pro Demokrasi Thailand Vs Junta: Unjuk Rasa Dimulai

Doktor peneliti asal Negeri Gajah Putih ini menerangkan, peristiwa unjuk rasa menentang pemerintah Thailand karena dituding korupsi berakhir dengan kekerasan.

Demonstran memegang poster bergambar PM Thailand Prayuth Chan-ocha saat demonstrasi mahasiswa di Milan, Italia, 16 Oktober 2014. Demonstrasi terjadi di Asia Europe Summit atas kekecewaan terhadap sejumlah pemimpin negara yang hadir. (AP/Luca Bruno)

“Lebih dari 44 orang dimasukkan ke dalam penjara setelah mereka unjuk rasa menuntut pemerintah yang dituduh korup,” katanya.

Ucapan Stanati kepada Tempo hampir sama dengan pendapat Sutawan Chanpransert, seorang peneliti independen masalah hak asasi manusia dari Universitas Colombia, Amerika Serikat.

Dalam tulisannya yang dimuat di outlet Global Freedom of Expression, Maret 2017, dia mengatakan para keluarga aktivis dan pembela hak asasi manusia tak jarang mendapat ancaman dari junta militer ketika mereka memperjuangkan hak berekspresi di Thailand.

Pengunjuk rasa membawa poster menentang PM Thailand Prayuth Chan-ocha saat demonstrasi mahasiswa, di Milan, Italia, 16 Oktober 2014. Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-10 dibuka di Milan dengan tema "Kemitraan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Keamanan". (AP/Luca Bruno)

“Sekitar 1.000 orang ditahan, diadili. Sedangkan 300 lain digelandang ke pengadilan militer karena memperjuangkan hak kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Sikap keras pemerintah itu, kata Sutawan, sejak junta militer yang melakukan kudeta 2014 membentuk Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Pemulihan (NCPO). “Sebelum 2014, ada sedikit kebebasan bila dibandingkan dengan masa pemerintahan militer sekarang,” ucapnya.

Baca: Aktivis Pro Demokrasi Thailand: saatnya Junta Militer Turun

Menurut Stanati, saat ini, bagi siapa saja yang memperjuangkan kebebasan berekspresi di Thailand terasa sangat menakutkan. Sebab, apa yang mereka perjuangkan bakal direspons dengan kekerasan oleh pemerintah. Bahkan kurungan penjara siap menanti mereka. “Meskipun demikian, kebebasan berekspresi harus tetap diperjuangkan di sana,” tuturnya.