Dibebaskan Pengadilan Jerman, Puigdemont Ajak Dialog Spanyol

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. AP Photo

    Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. AP Photo

    TEMPO.CO, Bonn - Mantan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, menyerukan dialog dengan pemerintah Spanyol. Dia melakukan ini segera setelah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Jerman.

    Puigdemont diperbolehkan mendapat jaminan setelah hakim Jerman memutuskan dia tidak dapat diekstradisi atas tuduhan "pemberontakan" yang diminta oleh Spanyol. Seperti dilansir media DW, setelah dibebaskan pada Jumat, 6 April 2018, Puigedemont meminta Spanyol membatalkan upaya untuk mengadili para pemimpin separatis Barcelona.

    Baca: Perkenalkan, Carles Puigdemont Tokoh Kunci Kemerdekaan Catalonia

     

    Saat menyapa pendukungnya di luar gedung pengadilan, Puigdemont menyerukan pembebasan segera semua koleganya di penjara-penjara Spanyol.

    "Ini memalukan bagi Eropa untuk memiliki tahanan politik," kata Puigdemont seperti dilansir Reuters pada 6 April 2018. "Akhirnya waktu untuk dialog telah tiba."

    Baca: Carles Puigdemont Ditangkap, Ribuan Orang di Spanyol Protes

     

    Dia ditangkap di Jerman bagian utara pada bulan lalu ketika melakukan perjalanan dari Denmark menuju Belgia.

    Hakim pada hari Kamis menolak permintaan Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont untuk menghadapi tuduhan pemberontakan. Spanyol menilai kegiatan referendum untuk kemerdekaan Catalonia yang digagas Puigdemont cs tidak sah secara konstitusi.

    Menurut Pengadilan Jerman, Puigdemont, yang melarikan diri dari Spanyol lima bulan lalu setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahannya, tidak menimbulkan risiko penerbangan yang serius.

    Pengadilan Jerman menetapkan jaminan sebesar 75.000 euro dan Puigdemont harus tetap di Jerman karena dikenai wajib lapor setiap minggunya ke polisi. Menurut media DW, Dia juga dikatakan masih mungkin diekstradisi dengan tuduhan, misalnya, menyalahgunakan dana pemerintah selama berkuasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.