Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Mahathir Dibubarkan, Nasib Koalisi Partai Oposisi Ngambang

Reporter

image-gnews
Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (keempat kanan), membacakan doa untuk ayahnya Ibrahim Abdul Rahman yang meninggal diusia 96 tahun, saat berada di rumahnya di Kuala Lumpur, Malaysia, 5 April 2015.  AP/Joshua Paul
Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (keempat kanan), membacakan doa untuk ayahnya Ibrahim Abdul Rahman yang meninggal diusia 96 tahun, saat berada di rumahnya di Kuala Lumpur, Malaysia, 5 April 2015. AP/Joshua Paul
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pendaftaran partai politik Malaysia, RoS membubarkan sementara partai politik yang didirikan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad hari ini, sementara koalisi partai politik oposisi di bawah payung Pakatan Harapan tak kunjung direstui RoS.

Baca: Malaysia Bubarkan Partai Didirikan Mahathir Mohamad, Kenapa?

Koalisi partai Pakatan Harapan terdiri dari Partai Keadilan Rakyat atau PKR, DAP, dan Partai Amanah Negara. Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang didirikan Mahathir turut berkoalisi di bawah payung Pakatan Harapan.

RoS hingga saat ini belum juga menyetujui pendaftaran koalisi ini, seperti dikutip dari The Star, 5 April 2018. Sehingga dalam pemilu ini Pakatan tidak dapat menggunakan logo resminya. Logo yang boleh digunakan hanya logo PKR yang didirikan tokoh oposisi Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Mahathir Galang Kekuatan Oposisi Desak PM Najib Mundur  

Tidak ada penjelasan resmi kenapa RoS belum memberikan persetujuan atas pendaftaran koalisi Pakatan Harapan. Sehingga Pakatan Harapan melakukan uji materi pada 21 Februari 2018 untuk meminta pengadilan memaksa RoS untuk segera menanggapi surat Pakatan Harapan untuk mendaftarkan koalisinya.

Dalam permohonannya, Pakatan Harapan mengatakan sudah 3 kali surat dilayangkan ke RoS untuk permintaan mendaftarkan koalisi partainya sesuai Societies Act tahun 1966. Surat pertama bertanggal 28 Juli 2017 , lalu 21 Agustus 2017 dan terakhir 6 Februari 2018. Tak satu suratpun dibalas. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Orang Dekat Mahathir Dijerat Kasus Pencucian Uang, Berawal dari Pandora Papers

31 Desember 2023

Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad (REUTERS)
Orang Dekat Mahathir Dijerat Kasus Pencucian Uang, Berawal dari Pandora Papers

Menteri di era Mahathir Mohamad dijerat kasus pencucian uang dan pennyalahgunaan kekuasaan. Penyelidikan dilakukan berbekal data di Pandora Papers.


98 Tahun Mahathir Mohamad, Perjalanan Petugas Medis Menjadi Perdana Menteri Malaysia

21 Desember 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Gerakan Tanah Air Mahathir Mohamad menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya untuk pemilihan umum negara itu di Alor Setar, Kedah, Malaysia, 19 November 2022. Malaysian Department of Information/Hafiz Itam/Handout via REUTERS
98 Tahun Mahathir Mohamad, Perjalanan Petugas Medis Menjadi Perdana Menteri Malaysia

Eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berusia 98 tahun. Berikut kisah anak Alor Setar menjadi legenda hidup di Malaysia.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Sebut Orang Melayu Tak Dapat Andalkan Penguasa, Mahathir Diperiksa Polisi

8 Juni 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Gerakan Tanah Air Mahathir Mohamad menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya untuk pemilihan umum negara itu di Alor Setar, Kedah, Malaysia, 19 November 2022. Malaysian Department of Information/Hafiz Itam/Handout via REUTERS
Sebut Orang Melayu Tak Dapat Andalkan Penguasa, Mahathir Diperiksa Polisi

Mahathir Mohamad diperiksa polisi karena pernyataannya bahwa orang Melayu tidak dapat mengandalkan penguasa untuk melindungi mereka.


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


Mahathir Dituduh Korupsi, Sebut Anwar Ibrahim Mat Retorik: Mana Buktinya?

16 Mei 2023

Orang-orang melewati poster Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan politisi Anwar Ibrahim, selama kampanye di Kuala Lumpur, Malaysia 16 Mei 2018. [REUTERS / Lai Seng Sin]
Mahathir Dituduh Korupsi, Sebut Anwar Ibrahim Mat Retorik: Mana Buktinya?

Mahathir kembali membantah tuduhan korupsi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.


Mahathir Balas Tuding Anwar Ibrahim Bantu Kroninya saat di Kabinet 1990-an

8 Mei 2023

PM Malaysia Mahathir Mohamad (kanan) berbincang dengan wakil perdana menteri Anwar Ibrahim, yang juga menteri keuangan, di Kuala Lumpur, 11 Mei 1997. REUTERS/Stringer
Mahathir Balas Tuding Anwar Ibrahim Bantu Kroninya saat di Kabinet 1990-an

Mantan PM Malaysia, Dr Mahathir Mohamad, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saling tuding melakukan korupsi dan kolusi ketika menjabat pada 1990-an.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?