Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Jatuhkan Sanksi Lagi ke Korea Utara

Reporter

image-gnews
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan telah mengambil langkah-langkah baru terhadap Korea Utara pada Sabtu, 31 Maret 2018. Langkah-langkah itu adalah memasukkan 27 kapal laut, 21 perusahaan jasa pengiriman, dan 1 individu dalam daftar hitam karena telah membantu Korea Utara menghindari sanksi-sanksi yang dijatuhkan sebelumnya. 

Keputusan PBB itu tak pelak meningkatkan ketegangan di tengah-tengah upaya pemerintah Korea Utara yang berencana menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Baca: Amerika Beri Korea Utara Sanksi Keras Sepihak, Cina Meradang

Dalam foto yang dirilis kantor berita KCNA pada 5 Juli 2017 menunjukkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama sejumlah ilmuwan dan teknisi dari Akademi Pertahanan DPRK menyaksikan peluncuran uji rudal balistik antarbenua Hwasong-14 di barat laut Korea Utara. KCNA via REUTERS

Baca: Korea Utara Sepakat Hentikan Program Nuklir, Keamanannya Terjamin 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kapal-kapal tanker pembawa minyak dan kapal kargo merupakan jenis kapal yang masuk daftar hitam PBB. Kapal-kapal itu telah dilarang berlayar ke belahan dunia mana pun. Sedangkan aset-aset perusahaan pemilik kapal dibekukan. Sebagian besar nama-nama yang masuk daftar hitam itu sudah masuk daftar hitam Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Februari 2018. 

Sanksi-sanksi baru ini diambil untuk merespons keputusan Korea Utara yang terus mengembangkan program senjata nuklir dan rudalnya. Korea Utara menghadapi sanksi paling keras pada 2017, yakni dengan melarang pengiriman batu bara, seafood, dan tekstil ke negara itu.

Dikutip dari www.nytimes.com pada Minggu, 1 April 2018, Korea Utara diduga telah menggunakan dokumen palsu untuk melanjutkan ekspor batu bara dan mengimpor minyak melalui transfer antar-kapal ilegal di laut lepas.  

Sejumlah analis mengatakan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, baru-baru ini telah setuju bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada April nanti dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dorongan keinginan meredakan ketegangan. Namun Amerika dan para sekutunya bersumpah akan tetap menjalankan sanksi-sanksi hingga Korea Utara berkomitmen melakukan denuklirisasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

5 jam lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

1 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

1 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

5 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

6 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

6 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

7 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

8 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

8 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

9 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.