PBB Jatuhkan Sanksi Lagi ke Korea Utara

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal balistik Hwasong 12. Kantor Berita Korea Utara, KCNA, merilis foto ini, pada 16 September 2017. KCNA via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan telah mengambil langkah-langkah baru terhadap Korea Utara pada Sabtu, 31 Maret 2018. Langkah-langkah itu adalah memasukkan 27 kapal laut, 21 perusahaan jasa pengiriman, dan 1 individu dalam daftar hitam karena telah membantu Korea Utara menghindari sanksi-sanksi yang dijatuhkan sebelumnya. 

    Keputusan PBB itu tak pelak meningkatkan ketegangan di tengah-tengah upaya pemerintah Korea Utara yang berencana menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

    Baca: Amerika Beri Korea Utara Sanksi Keras Sepihak, Cina Meradang

    Dalam foto yang dirilis kantor berita KCNA pada 5 Juli 2017 menunjukkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama sejumlah ilmuwan dan teknisi dari Akademi Pertahanan DPRK menyaksikan peluncuran uji rudal balistik antarbenua Hwasong-14 di barat laut Korea Utara. KCNA via REUTERS

    Baca: Korea Utara Sepakat Hentikan Program Nuklir, Keamanannya Terjamin 

    Kapal-kapal tanker pembawa minyak dan kapal kargo merupakan jenis kapal yang masuk daftar hitam PBB. Kapal-kapal itu telah dilarang berlayar ke belahan dunia mana pun. Sedangkan aset-aset perusahaan pemilik kapal dibekukan. Sebagian besar nama-nama yang masuk daftar hitam itu sudah masuk daftar hitam Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Februari 2018. 

    Sanksi-sanksi baru ini diambil untuk merespons keputusan Korea Utara yang terus mengembangkan program senjata nuklir dan rudalnya. Korea Utara menghadapi sanksi paling keras pada 2017, yakni dengan melarang pengiriman batu bara, seafood, dan tekstil ke negara itu.

    Dikutip dari www.nytimes.com pada Minggu, 1 April 2018, Korea Utara diduga telah menggunakan dokumen palsu untuk melanjutkan ekspor batu bara dan mengimpor minyak melalui transfer antar-kapal ilegal di laut lepas.  

    Sejumlah analis mengatakan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, baru-baru ini telah setuju bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada April nanti dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dorongan keinginan meredakan ketegangan. Namun Amerika dan para sekutunya bersumpah akan tetap menjalankan sanksi-sanksi hingga Korea Utara berkomitmen melakukan denuklirisasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.