Sejak Kondisi Darurat, Ethiopia Tahan 1.100 Orang

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa antipemerintah berunjuk rasa di kawasan Oromia Ethiopia yang dimulai pada 2015. [File: Tiksa Negeri/Reuters]

    Massa antipemerintah berunjuk rasa di kawasan Oromia Ethiopia yang dimulai pada 2015. [File: Tiksa Negeri/Reuters]

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Ethiopia menahan lebih dari 1.100 orang sejak negeri itu menyatakan negara dalam keadaan darurat menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Hailemariam Desalegn bulan lalu. Demikian kabar dari kantor berita setempat seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu 31 Maret 2108.

    Baca: Ethiopia Berstatus Darurat Usai Ditinggal Perdana Menteri

    Warga menyaksikan proses pencarian korban yang tertimbun longsor di tempat pembuangan sampah di pinggiran Addis Ababa, Ethiopia, 12 Maret 2017. AP Photo

    Desalegn menyatakan mengundurkan diri pada 15 Februari 2018 setelah selama lebih dari dua tahun pemerintahannya digoyang unjuk rasa atas kepemimpinannya.

    Sejak dia mundur, Ethiopia justru tak sepi dari unjuk rasa, bahkan aksi jalanan kian keras. Menurut laporan Al Jazeera, demonstrasi tersebut direspon pemerintah dengan keputusan menyatakan negara dalam keadaan darurat.PM Hailemariam Desalegn, [Deutsche Welle]

    Lembaga siaran milik pemerintah, Fana Broadcast Corporate, mengatakan pada Sabtu, 31 Maret 2018, sebanyak 1.107 orang ditahan atas pelanggaran hukum negara darurat.

    Baca: Longsor Sampah di Ethiopia Tewaskan 113 Orang

    "Mereka yang ditahan itu karena melakukan unjuk rasa, pembunuhan warga sipil dan pasukan keamanan, membakar rumah dan lembaga keuangan, melakukan serangan dengan senjata api, merusak gedung pemerintah dan publik, serta memblokir jalan," kantor berita Ethiopia, Fana, melaporkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.