Assad: Amerika Serikat dan Turki Keluar dari Suriah

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bouthaina Shaaban. [Sputnik]

    Bouthaina Shaaban. [Sputnik]

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dan penasihat media Presiden Bashar al-Assad, Bouhania Shaaban, menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat dan Turki harus keluar dari wilayah Suriah.

    "Kami bertekad membebaskan seluruh wilayah Suriah dari teroris, serta pasukan pendudukan Amerika Serikat dan Turki," kata Shaaban, seperti dilaporkan kantor berita Suriah, Sana.

    Baca: Amerika Serikat Dukung Israel Menyerang Suriah

    Pengunjuk rasa menggelar aksinya dengan membawa plakat bertuliskan "No Trump No to war" dan "Stop Bombing Syria" atas diluncurkannya rudal Amerika Serikat untuk memborbardir negara Suriah di depan tengah kota London, Inggris, 7 April 2017. REUTERS

    Sementara itu, Sputnik melaporkan, Presiden Donald Trump pada Kamis, 29 Maret 2018, mengumumkan, Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Suriah sesegera mungkin dan bersumpah membiarkan orang lain mengurusnya.

    Amerika Serikat memimpin pasukan koalisi melakukan serangan udara di Suriah pada 2014 dengan dalih mengusir militan ISIS dari negeri itu. Untuk keperluan tersebut, Amerika Serikat menempatkan pasukannya di wilayah sebelah timur laut Suriah dan mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi kaum Kurdi.Turki dan militan FSA memasuki Kota Afrin city pada Ahad, 18 Maret 2018, menyusul kekalahan pemberontak YPG. [Turkish Armed Forces/Twitter]

    "Pasukan Amerika Serikat di Suriah, saat ini, berjumlah 2.000 tentara," kata Pentagon seperti dikutip Sputnik.

    Baca: Turki - Amerika Serikat Dirikan Pos Keamanan Gabungan di Suriah

    Pernyataan penasihat Assad itu disampaikan sesaat setelah Turki mengklaim militernya berhasil menguasai sepenuhnya Afrin, wilayah sebelah utara Suriah, menyusul Operasi Ranting Zaitun yang dilancarkan sejak 20 Januari 2018 untuk mengusir Kurdi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.