Diterpa Skandal, PM Shinzo Abe Minta Maaf Kepada Rakyat Jepang

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membungkuk kepada Pangeran Akishino dan Putri Kiko selama upacara peringatan nasional tujuh tahun gempa dan tsunami 11 Maret 2011 di Tokyo, Jepang, 11 Maret 2018. REUTERS/Shizuo Kambayashi

    Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membungkuk kepada Pangeran Akishino dan Putri Kiko selama upacara peringatan nasional tujuh tahun gempa dan tsunami 11 Maret 2011 di Tokyo, Jepang, 11 Maret 2018. REUTERS/Shizuo Kambayashi

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membungkukkan tubuhnya saat menyampaikan pidato selama konvensi tahunan Partai Liberal Demokrat (LDP) di Tokyo. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk permintaan maaf karena pemerintahan yang dipimpinnya telah kehilangan kepercayaan dari rakyat serta menciptakan kecemasan.

    Abe menghadapi krisis politik terbesarnya sejak menjabat pada Desember 2012. Pemicunya, kasus dugaan penjualan tanah milik negara dengan diskon besar kepada operator sekolah nasionalis yang memiliki hubungan dengan istrinya.

    Baca: Diancam Korea Utara, PM Jepang Abe Segera Amendemen Konstitusi

    "Masalah ini telah mengguncang kepercayaan orang-orang di pemerintahan," kata Abe pada konvensi tersebut, seperti dilansir Reuters pada 25 Maret 2018. "Sebagai kepala pemerintahan, saya merasa bertanggung jawab dan sangat ingin meminta maaf kepada rakyat."

    Abe kini  berada dalam situasi sulit setelah peringkat popularitasnya yang terus merosot di tengah dugaan skandal kronisme dan dianggap menutup-nutupi kesalahan dari beberapa orang dekatnya.

    Sebelumnya Abe berulang kali membantah  dia atau istrinya terlibat dalam penjualan ataupun mengubah dokumen yang terkait dengan kesepakatan penjualan tanah itu. Sekutu dekatnya, Menteri Keuangan Taro Aso, juga membantah terlibat dalam perubahan yang dilakukan oleh pejabat kementerian.

    Baca: Shinzo Abe Menang Telak Pemilu, Konstitusi Akan Diamendemen?  

    Jajak pendapat publik akhir pekan lalu menunjukkan dukungan bagi kabinet Abe yang turun sebanyak 31 persen dengan mayoritas mengatakan ia memikul tanggung jawab terkait krisis tersebut.

    Krisis kronisme ini diperparah dengan rencana Abe mengubah konstitusi agar Jepang dapat terlibat dalam perang untuk menyelesaikan konflik. Padahal sejak Perang Dunia Kedua, Jepang dalam konstitusinya melarang perang sebagai solusi konflik. 

    Konstitusi Jepang tidak pernah diubah dan setiap perubahan memerlukan persetujuan oleh dua pertiga dari setiap majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum publik.

    Di luar gedung konvensi, ratusan orang berkumpul untuk berunjuk rasa mendesak Abe untuk mengundurkan diri. Unjuk rasa itu mendapat kawalan ketat oleh polisi anti huru-hara.

    Baca: Dukungan terhadap Pemerintah Shinzo Abe Melemah

    Para pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan "Hentikan revisi konstitusi dan perang" dan "Abe harus masuk penjara" atas dugaan menutup-nutupi skandal kronisme dan pemerintahannya.

    "Kami memprotes untuk melengserkan pemerintah Abe melalui suara kami dan kemarahan rakyat," kata Fumiko Katsuragi, 69, yang berada di antara ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di sebuah taman Tokyo.

    Beberapa orang memegang spanduk bertuliskan "Pergilah ke penjara Abe" dan "Tidak ada revisi konstitusi atau perang."

    Beberapa tokoh oposisi sayap kanan terlihat berkumpul di dekat pengunjuk rasa anti Shinzo Abe


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.