Begini Cara Korea Selatan Bubarkan Karyawan Lembur

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi lembur.

    ilustrasi lembur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan mulai memberlakukan aturan untuk mengurangi jam kerja karyawannya dengan cara mematikan komputer di seluruh kantor dan karyawan diharuskan pulang  sebelum pukul 8 malam.

    Korea Selatan tercatat sebagai negara dengan jam kerja karyawannya paling lama dibandingkan negara-negara maju lainnya. Dalam setahun lama bekerja karyawan Korea Selatan rata-rata 2.739 jam. Angka ini lebih besar seribu jam dibandingkan para pekerja di negara-negara maju.

    Baca: Tragis, Dokter Tewas Akibat Lembur Rawat 38 Pasien di Cina

    Pemerintah Metropolitan Seoul yang menggagas untuk mengurangi jam kerja dengan melakukannya secara bertahap.

    Tahap pertama, pemerintah akan menonaktifkan komputer di seluruh ruang kerja pada pukul 8 malam mulai 30 Maret 2018.

    Tahap berikutnya, komputer akan dimatikan pada pukul 9.30 malam mulai April mendatang.

    Dan tahap terakhir, komputer akan dinonaktifkan pada pukul 7 malam.

    Baca: Jepang Buat Drone Khusus untuk Bubarkan karyawan Gila Kerja

    "Semua karyawan akan dikenai aturan in, perkecualiannya dibolehkan untuk alasan khusus," demikian pernyataan Pemerintah Metropolitan Seoul, seperti dikutip dari Channel News Asia, 25 Maret 2018.

    Peraturan larangan bekerja lembur segera diterapkan beberapa hari lagi, namun sekitar 67,1 persen karyawan pemerintah Korea Selatan sudah meminta tidak dikenakan aturan baru itu.

    Menurut laporan Forbes pada Januari 2018, Korea Selatan menempati urutan kedua setelah Meksiko tentang jam kerja per tahun 2015, yakni 2.113 jam per tahun. Adapun Prancis dan Jerman, jam kerja karyawannya per tahun masing-masing 1.482 jam dan 1.371 jam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.