Erdogan Komplain ke Macron Soal Operasi Militer Turki di Afrin

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memeriksa barisan pasukan Turki di pangkalan militer Tariq bin Ziyad, selatan Doha. [AP]

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memeriksa barisan pasukan Turki di pangkalan militer Tariq bin Ziyad, selatan Doha. [AP]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia terganggu atas kritiknya mengenai operasi militer di Afrin, Suriah. Demikian sumber kepresidenan Turki mengatakan, Jumat, 23 Maret 2018.

    Di antara sekutu Turki dari Barat, Prancis salah satu pengritik keras atas operasi militer Turki melawan milisi Kurdi YPG di Afrin.

    Baca: Setelah Amerika, Giliran Prancis Desak Turki Tahan Diri di Afrin

    Turki dan militan FSA memasuki Kota Afrin city pada Ahad, 18 Maret 2018, menyusul kekalahan pemberontak YPG. [Turkish Armed Forces/Twitter]

    Sebelumnya, pada bulan lalu, Amerika Serikat dan Prancis meminta Turki menghentikan operasi militer di wilayah utara Suriah sesuai resolusi PBB soal gencatan senjata di Suriah. Resoulsi itu tidak termasuk operasi militer melawan ISIS, al Qaeda dan kelompok yang memiliki jaringan dengan mereka.

    Ankara yang menanggap milisi Kurdi YPG sebagai organisasi teror, menolak kuat seruan dua anggota NATO tersebut, seraya mengatakan bahwa Prancis mendapatkan informasi salah atas isu tersebut.Erdogan mengatakan pasukan Turki dan sekutunya di Suriah berada di 6 kilometer Afrin pusat. [Khalil Ashawi/Reuters]

    Dalam pembicaraan melalui telepon pada Jumat kemarin itu, Erdogan mengatakan juga kepada Macron soal hak warga Turki Siprus atas sumber hidrokarbon di timur Miditerania harus dilindungi.

    Baca: Turki Perang di Dua Laga Tempur Afrin Suriah

    Turki melancarkan Operasi Ranting Zaitun bulan lalu ke Afrin Suriah dengan alasan mengusir kaum Kurdi YPG. Saat ini, Turki mengklaim telah menguasai seluruh pusat Afrin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.