Cukur Anggaran Pertahanan, Putin Fokus Ekonomi Warga Rusia

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyampaikan sabutan saat berada di markas selama pemilu di Moskow, Rusia, 18 Maret, 2018. Sergei Chirkov/POOL via Reuters

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyampaikan sabutan saat berada di markas selama pemilu di Moskow, Rusia, 18 Maret, 2018. Sergei Chirkov/POOL via Reuters

    TEMPO.CO, Moskow -- Pemerintah Rusia dibawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, yang baru terpilih, akan mencukur anggaran militernya menjadi kurang dari 3 persen dari total produk domestik bruto dalam lima tahun.

    Juru bicara Kremlin, Dmitri Peskov, mengatakan ini seperti dikutip Reuters dari kantor berita RIA, pada Jumat, 23 Maret 2018. Peskov juga mengatakan,”Rusia akan meningkatkan hubungannya dengan Amerika dan Eropa.”

    Baca: Putin Diprediksi Menang Telak, Pilpres Rusia Dinodai Kecurangan

     

    Secara terpisah, media Moscow Times, melansir ini terkait upaya Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk meningkatkan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan janji Putin pada pemilihan umum Presiden pada 18 Maret 2018 lalu.

    “Para pembuat kebijakan sedang membahas mengenai rencana belanja negara termasuk soal kemungkinan reformasi perpajakan,” begitu dilansir Moscow Times, Jumat, 23 Maret 2018.

    Baca: Diproyeksikan Dapat 75 Persen Suara, Putin: Terima Kasih

    Soal perpajakan, salah satu pejabat Andrey Belousov, mengatakan ada kajian untuk menaikkan tarif pajak secara umum. Namun, ini bisa menyulitkan kalangan menengah dan usaha kecil.

    Namun, ada kajian kedua yang disiapkan Menteri Keuangan, Anton Siluanov, untuk memperbaiki sistem perpajakan.

    “Kemungkinan bakal ada perubahan basis perpajakan. Pemerintah perlu mendapatkan sumber pajak baru,” kata Sergei Belyakov, yang merupakan kepala Asosiasi Dana Pensiun Non Negara dan bekas wakil menteri Ekonomi. Putin baru saja dinyatakan menang pilpres secara sah dan bakal segera menjalani sumpah jabatan sebagai Presiden hingga 2024.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.