Ingin Bebas Tugas, Presiden Myanmar Mundur

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Htin Kyaw. irrawaddy.com

    Htin Kyaw. irrawaddy.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Myanmar Htin Kyaw menyatakan mengundurkan diri karena ingin bebas dari tugas dan segala tanggung jawab. Demikian bunyi pernyataan dari kantornya yang disampaikan melalui laman Facebook pada Rabu, 21 Maret 2018.

    Baca: Bukan Suu Kyi, Htin Kyaw yang Menjadi Presiden Myanmar

    Calon Presiden Myanmar Dari kiri: Htin Kyaw, Myint Swe, dan Henry Van Thio. Thaipbs.or.th

    Htin Kyaw adalah pemimpin sipil Myanmar yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan pemimpin de facto negara, Aung San Suu Kyi. Dia dipilih sendiri oleh peraih Nobel Perdamaian itu untuk menjadi presiden. Itu dilakukan karena, menurut konstitusi negara pada masa pemerintahan militer, Suu Kyi tidak bisa menduduki posisi tinggi.

    Ada spekulasi dari berita yang dilansir sejumlah media lokal bahwa Htin Kyaw mengalami masalah kesehatan. Tapi kabar tersebut dibantah pejabat pemerintahannya.Ke-10 pria Rohingya yang ditangkap sebelum dibantai warga Buddha dan tentara Myanmar di Inn Din, Rakhine, Myanmar, 2 September 2017. Di antara 10 pria Rohingya tersebut merupakan nelayan, penjaga toko, seorang guru agama Islam dan dua remaja pelajar sekolah menengah atas berusia belasan tahun. Laporan pembantaian ini ditulis oleh dua wartawan yang kini diadili pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi. REUTERS

    Sementara itu, Channel News Asia mengatakan peran Htin Kyaw selama ini diberikan sepenuhnya kepada Suu Kyi, yang juga sebagai penasihat negara. "Htin Kyaw adalah sekutu kunci dalam pemerintahan bersama partai pimpinan Suu Kyi," tulis Channel News Asia.

    Baca: Htin Kyaw Dilantik sebagai Presiden Myanmar

    Belum ada calon yang menggantikan posisi Htin Kyaw untuk jangka waktu lama, tapi beberapa nama pejabat senior partai sempat dimunculkan. Wakil Presiden Myanmar Myint Swe, seorang mantan jenderal, sesuai dengan konstitusi akan mengambil peran hingga terpilihnya presiden baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.