Ini Keunikan Australia di Mata Indonesia

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bendera Australia. REUTERS/David Gray

    Ilustrasi bendera Australia. REUTERS/David Gray

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono menilai Australia adalah negara yang unik. Negara Kangguru itu merupakan negara berpola barat yang paling dekat dengan kawasan Asia.

    Baca: Jokowi, Asean dan Australia Bahas 3 Isu Siang Ini

    Ilustrasi bendera Australia. REUTERS/David Gray

    Sivilisasi Australia masih muda tetapi perkembangan ilmu pengetahuannya paling cepat berkembang. Di Australia ada sekitar 15.000 mahasiswa Indonesia dan sekitar 50.000 mahasiswa Cina. Jumlah itu belum ditambah mahasiswa dari Jepang, Korea Selatan dan mahasiswa asing lainnya yang ada di sana.

    “Australia sudah menjadi melting pot, yang mengenal satu sama lain. Itu keunggulan Australia, inovasinya bagus. Australia bisa merekatkan banyak negara, termasuk negara-negara anggota Mikta, melalui pendidikan,” kata Siswo, Senin, 19 Maret 2018, kepada Tempo di Jakarta.     

    Indonesia memiliki komitmen untuk memperdalam hubungan bilateral dengan Australia. Selain karena secara geografis letak kedua negara cukup dekat, hubungan bilateral Indonesia-Australia saling menguntungkan hingga terbangun sikap saling percaya.

    Baca: Hadiri KTT Istimewa ASEAN-Australia, Ini yang Dibahas Jokowi

    Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Australia, Minggu 18 Maret 2018, memuji kemitraan ASEAN-Australia, yang saling menguntungkan di tengah-tengah proteksionisme ekonomi dan perang dagang. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN, Australia dan Selandia Baru adalah perjanjian paling maju bagi ASEAN. Berkaca pada hal ini, Jokowi menyebut ASEAN-Australia harus menjadi lokomotif sistem perdagangan bebas yang adil dan terbuka di kawasan.    


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.